in ,

Dirjen Pajak: Tak Perlu Khawatir Ajukan Restitusi Pajak

dirjen pajak restitusi pajak
Foto: P2Humas DJP

Dirjen Pajak: Tak Perlu Khawatir Ajukan Restitusi Pajak

Pajak.com, Jakarta – Dirjen Pajak Suryo Utomo mengimbau agar Wajib Pajak tidak perlu khawatir untuk mengajukan fasilitas kemudahan dan percepatan restitusi pajak. sebab, melalui Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen) Nomor PER-5/PJ/2023 tentang Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak orang pribadi tidak akan dikenai sanksi berupa kenaikan sebesar 100 persen bila di kemudian hari diperiksa dan/atau ditemukan adanya kekurangan pembayaran pajak.

“Lewat aturan ini orang tidak perlu lagi khawatir untuk klaim lebih bayar, walaupun lebih bayarnya mungkin enggak terlalu besar. Kekurangan pembayaran pajak yang ditemukan di kemudian hari hanya akan dikenakan sanksi administrasi sebesar suku bunga acuan ditambah dengan uplift factor sebesar 15 persen,” ungkap Suryo dalam Media Briefing, di Kantor Pusat DJP, (11/5).

Baca Juga  Kriteria Pemotong Pajak yang Wajib Lapor SPT Masa PPh 23/26 dalam Bentuk Dokumen Elektronik 

Ia berpandangan, selama ini banyak Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki kelebihan pembayaran pajak maksimal Rp 100 juta tidak mengajukan permohonan restitusi pajak dipercepat sesuai dengan Pasal 17D Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Hal itu karena Wajib Pajak menghindari potensi pengenaan sanksi sebesar 100 persen.

“Kami memahami, karena sebagian besar ada di Pasal 17B (UU KUP) karena kebayang sanksinya, kalau Pasal 17D (UU KUP) itu 100 persen. Makanya yang kita relaksasikan adalah sanksinya,” ujar Suryo.

Ia menambahkan, apabila sampai dengan 31 Mei 2023 ada Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan lebih bayar yang belum dilakukan pemeriksaan atau sedang dilakukan pemeriksaan tetapi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) belum disampaikan, maka pemeriksaan restitusi pajak dihentikan dan ditindaklanjuti. Sedangkan terhadap yang telah disampaikan SPHP, pemeriksaan diteruskan sesuai Pasal 17B UU KUP.

Baca Juga  Sekitar 6,11 Juta Wajib Pajak Belum Padankan NIK - NPWP

Selain itu, Perdirjen Nomor PER-5/PJ/2023 juga mempercepat proses permohonan restitusi pajak dari semula 12 bulan menjadi 15 hari kerja. Sebelumnya, Wajib Pajak orang pribadi yang mengajukan restitusi berdasarkan Pasal 17B UU KUP akan diproses melalui pemeriksaan dengan jangka waktu paling lama 12 bulan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Dwi Astuti memastikan, Perdirjen Nomor PER-5/PJ/2023 diterbitkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan percepatan layanan restitusi pajak yang lebih sederhana, mudah, dan cepat.

“Proses restitusi yang lebih cepat akan sangat membantu cash flow Wajib Pajak,” kata Dwi.

Demi menjamin akuntabilitas dan menghindari penyalahgunaan kewenangan, proses permohonan restitusi pajak pun dilakukan secara less intervention maupun less face to face antara petugas pajak dan Wajib Pajak.

Baca Juga  Ketentuan, Jenis, dan Bentuk Bupot PPh 21/26 Sesuai PER-2/2024

Sebagai informasi, DJP mencatat, realisasi restitusi pajak tercatat sebesar Rp 280,41 triliun hingga Desember 2022 atau naik 42,99 persen dibadingkan periode yang sama di tahun lalu.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *