Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi mengatakan, sinergi ini mempercepat proses pengiriman data dengan memanfaatkan layanan digital Bank Mandiri yang mudah, andal dan aman. Dengan demikian, kerja sama antara Bank Mandiri dan DJP akan mengoptimalkan penerimaan negara dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.
“Sinergi tersebut akan mempercepat proses pengiriman data dengan memanfaatkan layanan digital perseroan. Pasalnya, seluruh proses pendataan yang semula dilakukan secara manual via pos, kini bisa dilakukan secara daring melalui portal khusus.
Kami berharap sinergi yang telah terjalin dengan baik ini kiranya dapat terus dilanjutkan sejalan dengan transformasi digital yang tengah dilakukan Bank Mandiri dan juga inovasi Direktorat Jenderal Pajak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, guna percepatan pengiriman data dan menaikkan penerimaan negara dari pajak,” kata Darmawan dalam keterangan tertulis, pada (7/12).
Ia menambahkan, perseroan dan DJP juga telah melakukan uji coba penggunaan portal sebagai tindak lanjut dari kerja sama. Dalam waktu dekat, piloting itu dilakukan pada lembaga jasa keuangan lainnya.
“Sesuai ketentuan UU Nomor 9 Tahun 2017 dan PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tersebut, kami memastikan bahwa informasi yang disampaikan hanya terkait Wajib Pajak yang sedang mengalami proses penyidikan atau kasus pajak tertentu, tidak terhadap seluruh nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Darmawan.
Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang 9 Tahun 2017, bagi lembaga keuangan yang tidak menyampaikan laporan, tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar, tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan dengan benar, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar.
Comments