Pajak.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) Suhandri mengimbau kepada pemerintah untuk segera menjelaskan kepada importir ihwal teknis rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sembako daging premium. Jangan sampai aturan berkembang dan berdampak pada harga daging biasa atau industri lainnya.
“Kami importir belum mengetahui bagaimana pelaksanaan PPN bagi jenis daging premium itu, apakah ditentukan berdasarkan besaran harga atau ada aturan lain. Kalau melihat penjelasan pemerintah soal PPN daging premium, saya memandangnya sah-sah saja, asalkan pemerintah adil. Teknisnya seperti apa harus jelas dan hati-hati. Karena cepat atau lambat, siapa tahu, pengenaan PPN akan berlaku keseluruhan,” jelas Suhandri melalui pesan singkat, kepada Pajak.com, pada Sabtu (19/6).
Namun, ia memandang, pengenaan PPN daging premium harus ditelaah secara komprehensif, karena akan berdampak ke sektor industri lainnya, seperti hotel atau restoran. “Saat dikonsumsi masyarakat di hotel atau kafe sudah dikenai pajak. Jadi kesannya ada pajak berganda,” tambah Suhandri.
Ia mengungkapkan, untuk daging premium, seperti wagyu, tak akan berpengaruh besar pada penerimaan pajak nantinya. Pangsa pasar hanya sekitar 4 persen dari total kebutuhan daging impor.
“Jadi tidak besar sebenarnya kalau dilihat dari total kebutuhan daging sapi secara nasional. Konsumen daging premium ada di kalangan menengah atas. Misalnya, harga wagyu dipatok Rp 1,5 juta. Walaupun dikenakan PPN 10 persen saja, kenaikan harganya tidak akan signifikan. Makanya, pertumbuhannya tidak sebesar dibandingkan kualitas yang di bawahnya,” katanya.
Comments