Menurut kantor perwakilan perdagangan AS, langkah AS ini akan mengancam manfaat yang diterima industri tekstil Ethiopia. Seperti diketahui, industri tekstil negara itu memasok pakaian ke merek-merek terkenal dunia. Melalui program itu Ethiopia juga berharap dapat menjadi pusat manufaktur, terutama saat perekonomian ditekan oleh konflik, pandemi COVID-19, dan inflasi tinggi.
“Pemerintah Biden-Harris sangat prihatin dengan perubahan pemerintahan tidak konstitusional di Guinea dan Mali. Pemerintah muak dengan pelanggaran hak asasi manusia yang diakui internasional yang dilakukan pemerintah Ethiopia dan pihak lain di tengah konflik di utara Ethiopia,” kata kantor perwakilan perdagangan AS.
Kedutaan Besar AS di tiga negara itu belum menanggapi kebijakan ini. Kendati demikian, pada bulan November 2021 lalu, kementerian perdagangan Ethiopia mengatakan sangat kecewa dengan pernyataan Biden. Mereka mengatakan, langkah itu akan merusak perekonomian dan berdampak secara tidak adil pada perempuan dan anak-anak.
Selain itu, di era kepemimpinan Biden, beberapa kebijakan perpajakan lainnya juga akan segera ditetapkan, antara lain program “Build Back Better” yang akan menaikkan tarif teratas pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP). Nantinya, batas atas PPh orang pribadi AS bakal menjadi yang tertinggi di antara negara maju anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yaitu kekayaan senilai 1,75 triliun dollar AS ditetapkan tarif PPh OP menjadi 57,4 persen. Bahkan, tarif itu melebihi tarif 55,9 persen di Jepang yang selama ini dikenal paling tinggi.
Comments