Pajak.com, Gorontalo – Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mewaspadai perdagangan Forex (foreign exchange) nakal yang bergerak di daerah-daerah. Perdagangan Forex adalah perdagangan mata uang berbagai negara atau disebut juga perdagangan valuta asing.
Adapun perdagangan Forex berada dalam kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang berada dalam koordinasi Kementerian Perdagangan.
Gobel menegaskan, mewaspadai perdagangan Forex dan penegakan hukum untuk broker Forex nakal sama pentingnya dengan pemberantasan pinjaman on-line (pinjol) yang kerap meresahkan masyarakat. Jika pemain Forex nakal dibiarkan, dia khawatir hal ini akan melemahkan ketahanan nasional dan semakin memiskinkan masyarakat.
Sebagai wakil rakyat, Gobel mengaku mendapat banyak laporan tentang menjamurnya perdagangan Forex nakal di daerah-daerah. Mereka menjanjikan keuntungan yang tinggi berkisar 20-40 persen dari uang yang disetorkan ke pialang atau brokernya.
“Awalnya mereka benar, kasih untung. Sehingga ada kepercayaan dan menambah setoran dananya, setelah itu mereka kabur,” ungkapnya dalam acara sosialisasi Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di Gorontalo Utara, dikutip Pajak.com, Kamis (23/12).
Ia menyebut, pialang Forex ini beroperasi biasanya dengan menggaet tokoh-tokoh masyarakat dan menggandeng oknum-oknum di pemerintah, maupun oknum aparat sebagai pemancing dan pembentuk kepercayaan publik.
“Setelah berhasil ngendon di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu dan telah terhimpun dana ratusan miliar atau triliunan rupiah, mereka lalu kabur,” imbuhnya.
Comments