Pajak.com, Jakarta – Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Kereta Api Indonesia (KAI) atau KAI, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, dan PT Pos Indonesia (Persero) sepakat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait sinergi logistik BUMN. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo, Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono, dan Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi secara virtual, pada Senin (21/02).
Melalui MoU ini, ketiga BUMN tersebut akan berkolaborasi untuk menciptakan kelancaran supply chain angkutan barang sehingga dapat memberikan tingkat efisiensi yang baik dan menekan biaya logistik. Selain itu, KAI, Pelindo, dan Pos Indonesia sepakat untuk merumuskan visi logistik Indonesia untuk 5 hingga 10 tahun ke depan, mengintegrasikan infrastruktur logistik antara pelabuhan, kereta api, dan angkutan darat, serta mengintegrasikan layanan logistik secara end to end kepada pelanggan dengan penerapan 3S yaitu single document/data entry, single service level, dan single price.
Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengungkapkan, perdagangan antar daerah memerlukan sistem logistik yang terintegrasi, baik integrasi sistem maupun integrasi transportasi antarmoda. Menurutnya, KAI yang melayani angkutan barang di angkutan darat, Pelindo di laut, dan distribusinya melalui Pos Indonesia.
“Penandantanganan MoU ini merupakan langkah awal antara Pelindo, Pos Indonesia, dan KAI dalam melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan transportasi yang terpadu, efektif, dan efisien menuju pelayanan prima” ungkapnya dalam keterangan resmi.
Ia menambahkan, sinergi ini juga dapat membantu pemerintah ke depan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19.
Comments