Pajak.com, Jakarta – Kedaulatan dan kemandirian digital harus menjadi prinsip penting dalam transformasi digital Indonesia. Artinya, transformasi digital harus berjalan dengan tetap menjunjung tinggi kedaulatan bangsa dan negara. Saat ini PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus berkomitmen mengembangkan tiga hal prasyarat untuk mewujudkan kedaulatan digital Indonesia. Ketiga hal itu adalah terciptanya lingkungan digital, pembangunan masyarakat digital, dan akselerasi ekosistem ekonomi digital.
Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan, sebagai perusahaan telekomunikasi digital (digital telco) terdepan di Indonesia, Telkom memandang, tiga hal tersebut sangat penting. Tanpa memegang teguh prinsip kedaulatan, digitalisasi yang berjalan hanya akan menjadikan anak bangsa sebagai konsumen atas seluruh layanan dan produk-produk digital dari negara lain. Sebaliknya, jika prinsip kedaulatan menjadi pijakan utama dalam proses transformasi digital, di masa mendatang masyarakat bisa memiliki kedaulatan digital (digital sovereignty) dalam beraktivitas di dunia maya.
“Kedaulatan digital dapat diartikan sebagai kuasa penuh atas seluruh produk, konten, dan layanan digital yang hadir di sebuah negara,” kata Ririek Adriansyah dalam keterangan tertulis, Selasa (6/7/21).
Pertama, dimulai dari lingkungan digital. Lingkungan digital bisa dimaknai sebagai terciptanya infrastruktur dan layanan telekomunikasi yang merata di seluruh daerah, sehingga masyarakat bisa mengakses jaringan internet dan menggunakan teknologi digital tanpa senjang. Infrastruktur dan layanan telekomunikasi yang hadir tentu harus berasal dari dalam negeri.
“Untuk mendukung terciptanya lingkungan digital, Telkom menyediakan berbagai infrastruktur telekomunikasi, dari punggung pita lebar (backbone broadband) yang memanfaatkan kabel optik dan satelit, hingga jaringan akses tetap maupun mobile serta VSAT Mangoesky yang menjangkau wilayah 3T,” jelas Ririek.
Comments