Ia mengatakan, saat ini penerapan ekonomi hijau telah didorong oleh banyak negara, sehingga menjadi isu global yang tengah gencar didiskusikan. Kini Bappenas mengupayakan agar pembahasan ekonomi hijau di Indonesia tidak hanya sekadar membahas investasi, lingkungan, atau keuangan saja, tapi melakukan pembahasan ekosistemnya secara utuh.
“Dengan ekonomi hijau, semua progres transformasi ekonomi yang sudah didesain oleh pemerintah sedemikian rupa dapat tercapai, terutama dalam hal mengejar target terlepas dari middle income trap sebelum tahun 2045. Dengan ekonomi hijau, selain dapat mencapai target ekonomi, lingkungan juga bisa lebih baik lagi, sehingga anak cucu kita bisa menikmati bumi yang lebih nyaman, asri dan dalam status sebuah negara yang selevel dengan negara maju lainnya,” jelas Medrilzam.
Salah satu komitmen pemerintah tengah diupayakan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Ia mengatakan, road map sudah dibentuk oleh kementerian BUMN dalam hal revolusi penggunaan energi di Indonesia.
“Sesuai arahan presiden yang telah menekankan komitmen bersama jajaran kabinet Indonesia Maju untuk menggantikan batu bara dengan EBT (energi baru terbarukan), maka kami juga telah menyiapkan road map pengembangan dan transisi energi serta renewable energy sehingga kita segera memiliki energi baru terbarukan,” kata Erick.
Secara khusus, ia mendorong 43 BUMN dan anak usahanya untuk memiliki peta jalan masing-masing demi mendukung ekonomi hijau, antara lain PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, PT Pertamina (Persero), dan PT Bukit Asam Tbk atau PTBA.
“Misalnya, PLN menargetkan pembangunan pembangkit EBT berkapasitas 1,19 gigawatt (GW) pada 2022. Proyek-proyek pembangkit ini diantaranya adalah pembangkit listrik air dan minihidro yang ditargetkan mencapai 490 megawatt (MW) dan pembangkit listrik tenaga panas bumi 195 MW,” kata Erick.
Comments