Beberapa kebijakan yang segera diimplementasikan pada 2022, diantaranya melanjutkan pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sektor properti dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) otomotif. Sebab di tahun 2021, kedua stimulus itu terbukti efektif mendorong kredit penjualan rumah maupun mobil. Kredit properti tercatat sebesar Rp 465,55 triliun dan penjualan mobil naik menjadi Rp 97,45 triliun sepanjang 2021.
“Ada kebijakan yang sifatnya across the board, ada yang spesifik seperti otomotif atau perumahan. Ini dikombinasikan dengan kebijakannya Pak Perry (Gubernur BI) makroprudensial, pelonggaran uang muka kredit atau DP (down payment). Pak Wimboh (Ketua Dewan Komisioner OJK) dari sisi ATMR (aktiva tertimbang menurut risiko) dan pelonggaran pembiayaan. Serta LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan yang rendah dan memberikan relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan perbankan. Ini diharapkan dapat mengungkit sektor-sektor yang perlu dibantu tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, KSSK juga menyoroti kompleksitas kebijakan antarnegara, baik dari sisi moneter maupun fiskal yang berpotensi memicu dinamika arus modal global. Akibatnya, hal itu dapat memberikan dampak lanjutan pada volatilitas nilai tukar rupiah dan pasar keuangan.
“Dengan berbagai dinamika global dan kebutuhan untuk mulai melakukan exit strategy secara bertahap, seiring tren pemulihan ekonomi domestik, tantangan di dalam perumusan kebijakan akan semakin tinggi lagi ke depannya,” ujar Sri Mulyani.
Comments