Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik enam pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada Jumat siang (12/1). Pejabat yang dilantik itu adalah pertama, Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto (sebelumnya menjabat sebagai Sekertaris Jenderal). Kedua, Sekertaris Jenderal Heru Pambudi (sebelumnya Direktur Jenderal Bea Cukai). Ketiga, Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatawarta (sebelumnya Direktur Jenderal Kekayaan Negara). Keempat, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rio Silaban (Sebelumnya Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan atau BPPK). Kelima, Kepala BPPK Andin Hadiyanto (sebelumnya Direktur Jenderal Perbendaharaan). Keenam, Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani (sebelumnya Direktur Jenderal Anggaran).
Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengapresiasi kinerja para pejabat eselon I selama di Kemenkeu. Ia berpesan, agar selalu mencintai Republik Indonesia. “Terima kasih kepada seluruh pejabat yang hari ini dilantik atas dedikasi dan kontribusi atas keseluruhan bakti mereka kepada negara dalam Kemenkeu. Apa yang kalian lakukan kepada Kemenkeu merupakan arti yang luar biasa selama ini,” kata Sri Mulyani .
Ia berharap, agar pejabat dapat bekerja lebih optimal di tengah pemulihan ekonomi nasional. Diperlukan sinergi yang kuat antar-unit supaya mampu menghasilkan kebijakan yang cepat dan tepat untuk masyarakat. “ Sudah terbiasa selama empat tahun bersama saya melakukan kebijakan fiskal secara koheren, team work itu penting sekali. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa bersama kita,” tambahnya.
Sri Mulyani juga mengemukakan tantangan Indonesia di beberapa tahun ke depan. Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini Indonesia akan mengalami ketidakpastian harga, krisis utang, dan isu lingkungan. Tantangan harus dimitigasi bersama. “Ke depan melihat berbagai risiko mulai dari asset bubble, price instability, commodity shock, dan debt crisis serta risiko geopolitik. Krisis perubahan iklim juga perlu diwaspadai dan munculnya digital power concentration dan cyber security failure. Dinamika inilah yang harus dilihat, diwaspadai, dan direspons jajaran Kemenkeu,” jelas Sri Mulyani.
Comments