Untuk mencapai itu, pemerintah telah menghabiskan sekitar 45,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 656 triliun (asumsi kurs Rp 14.300)—23 persen dari total belanja di tahun 2021. Dari anggaran ini pemerintah memastikan dukungan terhadap pemulihan ekonomi.
“Pada 2021 ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 3,65 persen. Ini setelah adanya kontraksi pada tahun 2020 sebesar minus 2,07 persen. Kita terus menjaga momentum pemulihan ekonomi, yang sebenarnya juga terjadi di seluruh dunia. Pemulihan ekonomi terus dijaga, baik dari sisi suplai, sisi produksi, lintas sektoral, maupun sisi permintaan. Ini membuat Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan pemulihan yang cepat,” kata Sri Mulyani.
Kendati demikian, ke depan terdapat pula tantangan yang tentu semakin kompleks. Oleh sebab itu, Sri Mulyani memastikan, kebijakan yang efektif akan terus dikeluarkan oleh pemerintah. Di sisi lain, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 akan kembali mengikuti seperti sebelum pandemi, yaitu kembali dengan postur defisit di bawah 3 persen.
“Walaupun dalam situasi ini kita akan terus berusaha untuk menggunakan kebijakan kita seefektif mungkin, maka proses pemulihan ini akan terus berlanjut dan akan didukung oleh kebijakan kita dalam sisi fiskal. Kami masih akan melakukan langkah-langkah untuk membuat detail Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), yang dipresentasikan di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk menjadi bahan dalam menyusun RAPBN kita tahun 2023 yang masih akan berjalan,” ujar Sri Mulyani.
Comments