Pajak.com, Jakarta – Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) EBT yang tengah disusun pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengakselerasi kebutuhan pengembangan EBT di Indonesia.
“RUU EBT ini sifatnya percepatan, karena harus melipatgandakan realisasinya dan magnitude-nya besar. Misalnya untuk listrik, kalau kita mau naik dua kali lipat, berarti harus menaikkan Energi Baru Terbarukan (EBT) sampai 12 ribu giga watt dalam lima tahun,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Senin (26/04).
Selain meningkatkan koordinasi dan sinergi antarsektor, Dadan menambahkan bahwa keberadaan aturan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) diharapkan mampu mempercepat dari sisi proses-proses investasi. “Ini diharapkan ada manfaat secara nasional, baik dari segi EBT maupun ekonominya bisa berjalan,” tambahnya.
Salah satu sisi keekonomian yang disorot Dadan adalah keberlangsungan korporasi PLN. Menurutnya, upaya transisi energi akan memberikan dampak positif bagi finansial PLN, karena dengan masuknya EBT yang berbasis listrik justru akan memperbaiki kasnya PLN. Ia juga menekankan EBT harus mampu menciptakan keekonomian yang efisien dengan masuk ke level daya saing yang baik terhadap energi fosil.
“Jangan sampai kita terjatuh pada ekonomi cost tinggi, nanti bisa hilang competitiveness. Jadi EBT punya solusi di dua sisi, yakni menyediakan listrik yang lebih baik dan bersih serta menjadi penyedia tenaga kerja yang berkelanjutan,” jelasnya.
Comments