Pajak.com, Jakarta – Riset inovatif dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul menentukan keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia. Menyadari hal itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan SDM dan riset yang inovatif untuk pembangunan nasional, khususnya sektor kelautan.
Upaya ini dilakukan melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM). Badan ini memiliki fungsi strategis dalam menyediakan dasar ilmiah dan sumber daya manusia kompeten dalam implementasi tiga kebijakan dan program prioritas KKP di bawah prinsip keseimbangan ekonomi dan ekologi yakni ekonomi biru.
Plt. Kepala BRSDM Kusdiantoro mengatakan, BRSDM dengan jumlah pegawai terbanyak, mencakup 40 persen dari seluruh pegawai KKP dengan 41 Unit Pelaksana Teknis (UPT) membidangi riset kelautan, riset perikanan, riset pengolahan produk dan bioteknologi serta riset sosial ekonomi KP, pendidikan serta pelatihan dan penyuluhan Kelautan Perikanan (KP) yang mendukung terwujudnya program prioritas KKP yang digaungkan Menteri Sakti Wahyu Trenggono.
“Riset inovatif yang menjadi fokus BRSDM turut terlaksana guna mendukung penguatan ketahanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sedangkan penguatan SDM terlaksana sebagai modal utama pembangunan nasional yang akan meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional,” tutur Kusdiantoro dalam keterangan di Jakarta Rabu (15/12/21).
Kusdiantoro melaporkan, di bawah Pusat Riset Kelautan (Pusriskel), selama tahun 2021, BRSDM telah melaksanakan serta menghasilkan beragam program inovasi. Misalnya, riset inovasi penerapan teknologi adaptif lokasi berupa Teknologi Pengolahan Garam Rekristal skala rumah tangga, untuk meningkatkan produktivitas industri garam masyarakat.
Ada juga kajian terintegrasi tentang penanggulangan abrasi dan banjir rob pantura Jawa; pengembangan kampung perikanan berbasis 4.0; diseminasi hasil riset kajian arkeologi maritim situs ‘Kapal Tenggelam” yang bertujuan untuk pengelolaan wisata bahari berkelanjutan dan penguatan narasi sejarah dan budaya maritim; dan aplikasi Laut Nusantara yang dimanfaatkan oleh lebih dari 57.000 nelayan yang tersebar di 75 desa nelayan, untuk melaksanakan kegiatan penangkapan ikan dengan lebih baik.
Sementara itu, Kepala Pusriskel, I Nyoman Radiarta memaparkan, untuk mengawal program prioritas KKP yang salah satunya adalah penangkapan ikan terukur, BRSDM melalui Pusriskel bersama Eselon 1 KKP turut menggagas pembentukan data center yang memberikan data hasil analisis sebagai dasar kebijakan untuk seluruh Eselon I lingkup KKP. Data itu berupa data oseanografi, budidaya laut, dan lainnya.
Di bawah Pusrikel, selama tahun 2021 riset yang dilakukan telah menghasilkan 18 rekomendasi kebijakan hasil riset perikanan, 243 karya tulis ilmiah riset perikanan yang dipublikasikan, 17 teknologi hasil riset perikanan, hingga informasi stok sumber daya perikanan melalui riset stock assessment di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan lima Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPPPUD).
Untuk menciptakan SDM kelautan dan perikanan yang kompeten, KKP mendorong Pusat Pendidikan KP. Langkah ini untuk menciptakan entrepreneur produktif dan inovatif yang mampu menguasai pasar nasional hingga pasar ekspor mancanegara.
