Pajak.com, Jakarta – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster perlindungan sosial (Perlinsos) mampu menahan angka kemiskinan di level 10,19 persen. Padahal, Bank Dunia memproyeksikan angka kemiskinan Indonesia mencapai 11,8 persen.
“Artinya, program PEN sepanjang 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang miskin baru,” jelas Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu melalui keterangan tertulis kepada awak media, pada Senin malam (15/2).
Intervensi perlinsos antara lain berupa program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako; bantuan tunai penerima kartu sembako; subsidi gaji; diskon listrik; dan sebagainya. Realisasi rangkaian perlinsos mencapai Rp 220,39 triliun di sepanjang 2020. Selain itu, pemerintah juga membantu kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp 112,4 triliun.
“Secara khusus, 97 persen usaha mikro penerima BPUM (bantuan presiden usaha mikro) masih tetap melanjutkan usahanya. Dengan demikian, aktivitas ekonomi UMKM tetap berjalan, daya beli masyarakat miskin dan rentan terdampak dapat terjaga di masa pandemi,” kata Febrio.
Kendati mampu menangkis proyeksi Bank Dunia, angka kemiskinan Indonesia meningkat menjadi 10,19 persen atau lebih tinggi 0,97 persen dibandingkan September 2019, yakni sebesar 9,22 persen. Secara spasial, persentase penduduk miskin perdesaan per September 2020 pun naik menjadi 13,20 persen dari 12,6 persen pada September 2019.
“Dampak pandemi ini mulai dirasakan pada kuartal I-2020 dimana persentase penduduk miskin naik menjadi 9,78 persen atau naik 0,37 pp (poin presentase) dari Maret 2019. Secara jumlah orang, penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang atau meningkat 2,76 juta orang dibandingkan tahun lalu,” jelas Febrio.
Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh rasio gini adalah sebesar 0,385 per September 2020. Angka ini meningkat dibandingkan dengan rasio gini September 2019. Porsi pengeluaran penduduk kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,93 persen.
Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, capaian itu termasuk rendah. Seperti diketahui, Bank Dunia membagi tingkat ketimpangan menjadi tiga kategori. Tingkat ketimpangan tinggi adalah jika persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah porsinya di bawah 12 persen. Tingkat ketimpangan sedang antara 12 sampai 17 persen, dan ketimpangan rendah jika di atas 17 persen.
Kepada Pajak.com, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky menilai, upaya pemerintah menjaga angka kemiskinan patut diapresiasi. Namun, perlu diketahui level kemiskinan 10,19 persen adalah angka yang serupa dengan kondisi tiga tahun lalu.
“Ini merupakan tugas pemerintah mengentaskan kemiskinan setelah Covid-19. Tapi terpenting sekarang bagaimana sekarang menahan kemiskinan agar tidak semakin parah. Kelas bawah adalah kelompok yang paling parah, nanti recovery-nya juga tidak equal. Kelompok menengah ke atas rebound lebih cepat—penghasilan tetap dan punya tabungan,” kata Riefky, melalui telepon, pada Senin pagi (16/2).
Kondisi serupa pun terjadi di negara lain. Misalnya, di India dan Brasil. Di sana bahkan mengalami peningkatan kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Sebab kedua negara itu memiliki kasus positif dan kematian akibat Covid-19 yang lebih tinggi.
“Di US (Amerika Serikat) angka pengangguran naiknya cukup pesat. Semua negara mengalami peningkatan kemiskinan, tapi limitnya sampai mana? Ini berkaitan dengan penanganan Covid-19. Kalau sudah seperti Vietnam, New Zealand, masyarakat bisa bekerja kembali. Kelompok miskin sudah mendapatkan pekerjaan,” kata Riefky.
Comments