Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 347,6 Triliun pada Agustus 2024
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat tarik utang baru atau pembiayaan utang sebesar Rp 347,6 triliun hingga 31 Agustus 2024.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) I Suahasil Nazara menjelaskan, angka tersebut mencapai 53,6 persen dari total target pembiayaan utang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar Rp 648,1 triliun.
“Pembiayaan utang realisasi sampai dengan 31 Agustus adalah Rp 347,6 triliun, ini 53,6 persen dari target APBN,” kata Suahasil dalam konferensi pers dikutip Pajak.com pada Selasa (24/9).
Suahasil menjelaskan, penarikan utang tersebut mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan nilai mencapai Rp 310,4 triliun atau 46,6 persen dari pagu APBN. Nilai ini meningkat dibanding periode yang sama tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp 183 triliun.
“Dengan pendanaan APBN yang lebih besar, kita merealisasikan Rp 310,4 triliun. Tetapi kita menerima incoming inflow di pasar SBN,” jelasnya.
Selain itu, terdapat penarikan pinjaman bersih sebesar Rp 37,2 triliun, yang juga menyumbang terhadap pembiayaan utang. Angka ini tercatat lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2023 yang sebesar Rp 15,7 triliun.
Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan utang pemerintah pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai Rp 648,1 triliun. Sampai dengan Agustus 2024, realisasi pembiayaan utang telah mencapai 53,6 persen dari target tersebut.
Selain pembiayaan utang, Kemenkeu juga mencatat pembiayaan non-utang sebesar Rp 55,7 triliun. Adapun, nilai ini juga lebih tinggi dibanding tahun lalu yang tercatat sebesar Rp 37,6 triliun.
Total pembiayaan anggaran pada Agustus 2024 mencapai Rp 291,9 triliun, yang merupakan 55,8 persen dari pagu APBN yang ditetapkan sebesar Rp 522,8 triliun.
Pemerintah menyatakan bahwa pengelolaan pembiayaan anggaran tahun 2024 dilakukan secara terukur, dengan mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah.
Selain itu, dinamika pasar keuangan juga menjadi perhatian utama dalam pengelolaan utang pemerintah. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa target pembiayaan dapat tercapai dengan cost of fund yang tetap terjaga.
“Tentu kita terus mencermati dinamika pasar serta menyiapkan kewaspadaan untuk pelaksanaan APBN 2025 terutama di kuartal I,” jelasnya.
Comments