Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 2.098,6 Triliun, 85 Persen dari Pagu per November 2024
Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja pemerintah pusat hingga 30 November 2024 mencapai Rp 2.098,6 triliun, atau 85,1 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Angka ini menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 18,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita menyampaikan bahwa total belanja negara pada periode tersebut mencapai Rp 2.894,5 triliun. “Belanja negara semuanya telah dibelanjakan sebanyak Rp 2.894,5 triliun, (dari total tersebut) belanja pemerintah pusatnya adalah Rp 2.098,6 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers, dikutip Pajak.com pada Kamis (12/12).
Lebih lanjut, Suahasil memaparkan bahwa belanja pemerintah pusat terdiri dari dua komponen utama, yaitu belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non-kementerian/lembaga (non-K/L). Belanja K/L mencatatkan realisasi sebesar Rp 1.049,7 triliun atau 96,2 persen dari pagu dengan pertumbuhan 17,9 persen year on year (yoy). Sementara itu, belanja non-K/L mencapai Rp 1.048,9 triliun atau 76,2 persen dari pagu, dengan pertumbuhan sebesar 18,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Kenaikan belanja pemerintah pusat ini sebagian besar dipengaruhi oleh pelaksanaan Pemilu 2024, penyaluran program bantuan sosial, pengembangan infrastruktur, subsidi energi, serta pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.
Pada belanja K/L, belanja pegawai menjadi salah satu sektor utama dengan realisasi sebesar Rp 265,3 triliun, meningkat 12,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi ASN, TNI, dan Polri, serta kenaikan gaji reguler. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 233,9 triliun digunakan untuk gaji reguler, sedangkan Rp 31,4 triliun dialokasikan untuk THR dan Gaji ke-13. Total ini mendukung pembayaran gaji dan tunjangan bagi 1,03 juta ASN pusat.
Sementara itu, belanja barang mencatatkan realisasi sebesar Rp 399,3 triliun atau 98,5 persen dari pagu, dengan pertumbuhan 23,2 persen dibandingkan tahun lalu. Dana ini dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024, pengadaan barang/jasa, stabilisasi harga pangan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pengelolaan aset negara.
Di sisi lain, belanja modal mencatatkan realisasi sebesar Rp 245,2 triliun, tumbuh 29,6 persen, yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan nasional, irigasi, gedung, serta infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).
Untuk bantuan sosial, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 139,9 triliun, sedikit menurun sebesar 1,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi ini digunakan untuk berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp 24,5 triliun bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako sebesar Rp 39,6 triliun untuk 18,7 juta KPM.
Selain itu, bantuan pendidikan seperti KIP Kuliah sebesar Rp 13,96 triliun disalurkan kepada 1,1 juta mahasiswa, dan bantuan PIP JKN sebesar Rp 42,3 triliun untuk mendukung hampir 97 juta peserta. Pemerintah juga mengalokasikan Rp 2,2 triliun untuk dana tanggap darurat bencana.
Adapun belanja non-K/L yang mencapai Rp 1.048,9 triliun digunakan untuk mendukung subsidi energi, kompensasi akibat kenaikan harga bahan bakar, dan pembayaran manfaat pensiun.
Comments