Belanja Pemerintah Pusat Rp 1.368,5 Triliun, Naik 16,9 Persen per Agustus 2024
Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp 1.368,5 triliun hingga Agustus 2024. Angka ini mengalami kenaikan 16,9 persen secara year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) I Suahasil Nazara menjelaskan, realisasi tersebut setara dengan 55,5 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024.
“Pagunya Rp 2.467,5 triliun, jadi dari pagu itu sebanyak Rp 1.368,5 triliun sudah direalisasikan,” kata Suahasil dalam konferensi pers dikutip Pajak.com pada Selasa (24/9).
Suahasil menjelaskan bahwa, realisasi BPP tersebut terbagi dalam dua kategori besar, yakni belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non-kementerian/lembaga. Rinciannya, belanja K/L mencapai Rp 703,3 triliun atau sekitar 64,5 persen dari pagu anggaran yang telah ditetapkan.
Belanja K/L ini sebagian besar dipengaruhi oleh penyaluran program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, serta dukungan terhadap keamanan dan pelaksanaan pemilihan umum 2024.
Sedangkan, realisasi belanja non-K/L tercatat sebesar Rp 665,2 triliun atau sekitar 48,3 persen dari pagu yang tersedia. Kenaikan belanja non-K/L dipengaruhi oleh realisasi subsidi atau kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun.
Lebih rinci, pemerintah juga fokus pada berbagai sektor utama yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dalam sektor perlindungan sosial, pemerintah telah menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 17,7 triliun kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, ada kartu sembako juga mencapai Rp 28 triliun untuk membantu 18,7 juta KPM.
Di sektor pendidikan, program Indonesia pintar telah terealisasi sebesar Rp 9,8 triliun yang diterima oleh 12,3 juta siswa. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah juga mendapatkan alokasi Rp 7,1 triliun yang disalurkan kepada 875,2 ribu mahasiswa.
Selain itu, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama (Kemenag) juga mencatat realisasi Rp 7,6 triliun, yang dimanfaatkan oleh 6,5 juta siswa di seluruh Indonesia. Pada sektor pendidikan tinggi, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) telah mencapai Rp 6,4 triliun untuk 197 PTN.
Di bidang infrastruktur, Suahasil melaporkan bahwa, sebesar Rp 114,4 triliun anggaran yang sudah direalisasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi berbagai fasilitas. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, bendungan, hingga kapasitas satelit.
Pada sektor kesehatan, pemerintah telah mengucurkan sebesar Rp 30,9 triliun untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang melayani 96,6 juta peserta.
Subsidi energi juga mendapat alokasi yang cukup besar, termasuk subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 48,2 triliun untuk 4,7 juta metrik ton (MT) dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) Rp 12,6 triliun atau sebanyak 10,3 juta kiloliter.
Sektor pertanian juga mendapatkan perhatian khusus dengan belanja anggaran yang telah disalurkan mencapai Rp 12 triliun untuk subsidi pupuk, atau sekitar 4,4 juta ton pupuk bersubsidi. Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian pra panen senilai Rp 1,4 triliun untuk 81.341 unit alat seperti traktor dan pompa air.
Untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah mengalokasikan Rp 20,9 triliun dalam bentuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bantuan ini menyasar 3,3 juta debitur, guna mendorong pertumbuhan UMKM di seluruh Indonesia.
Comments