Sri Mulyani Ungkap Sisa Saldo APBN 2024 Capai Rp457,5 Triliun
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp457,5 triliun. Jumlah ini sedikit lebih rendah dari posisi awal tahun sebesar Rp459,5 triliun setelah digunakan untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta memperhitungkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan penyesuaian lain yang dilakukan sepanjang tahun.
Sri Mulyani menegaskan bahwa saldo ini tetap menjadi penyangga fiskal yang penting bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas dan ketahanan anggaran di tengah ketidakpastian global.
“Setelah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN, dan memperhitungkan SiLPA serta penyesuaian lainnya, saldo akhir tahun [2024] tercatat sebesar Rp457,5 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Pripurna ke-21 Masa Persidangan VI Tahun Sidang 2024-2025, dikutip Pajak.com pada Rabu (2/6/25).
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa neraca keuangan negara per 31 Desember 2024 mencerminkan fondasi fiskal yang kuat. Total aset negara tercatat mencapai Rp13.692,4 triliun, dengan kewajiban sebesar Rp10.269,0 triliun, dan ekuitas senilai Rp3.423,4 triliun. Ini menunjukkan posisi kekayaan bersih negara yang dapat diandalkan untuk mendukung program pembangunan nasional jangka panjang secara berkelanjutan.
Namun demikian, secara operasional, pemerintah mengalami defisit. Pendapatan yang berhasil dihimpun sepanjang 2024 mencapai Rp3.115,3 triliun, sementara beban operasional mencapai Rp3.353,6 triliun.
Sehingga dengan kondisi tersebut terjadi defisit operasional sebesar Rp238,3 triliun. Meski demikian, kegiatan non-operasional mencatatkan surplus Rp22,7 triliun, yang mengurangi total defisit menjadi sebesar Rp215,7 triliun.
Dari sisi arus kas, Sri Mulyani menjelaskan bahwa laporan keuangan menunjukkan dinamika yang mencerminkan kebijakan fiskal yang aktif dan strategis. Di sisi lain, aktivitas operasi dan investasi mengalami arus kas negatif.
Kendati demikian, Bendahara Nagara tersebut jug menjelaskan bahwa arus kas negatif dari aktivitas investasi dinilai mencerminkan komitmen pemerintah untuk tetap melakukan investasi produktif dalam rangka mendorong percepatan pembangunan nasional.
“Arus kas negatif dari aktivitas investasi mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus melakukan investasi produktif guna mendorong akselerasi pembangunan nasional,” jelas Sri Mulyani.
Comments