DPR Minta Perekonomian Indonesia Tumbuh di Atas 6 Persen pada 2026, Sri Mulyani Beberkan Tantangannya!
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjawab pandangan dari fraksi DPR yang menginginkan agar target pertumbuhan ekonomi pada 2026 berada di atas 6 persen. Menurutnya, pemerintah memiliki semangat yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun, ia menekankan bahwa pencapaian target ambisius tersebut menghadapi tantangan besar di tengah ketidakpastian global.
“Pemerintah mempunyai semangat yang sama untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun demikian, upaya mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi menghadapi tantangan yang tidak mudah dengan kondisi global saat ini,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025, dikutip Pajak.com pada Rabu (2/7/25).
Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai fraksi terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 yang diusulkan pemerintah, yakni pada kisaran 5,2 persen hingga 5,8 persen (year on year/yoy). Sri Mulyani juga menghargai optimisme dari Fraksi Gerindra yang mengusulkan batas atas hingga 6,3 persen, serta Fraksi PKB yang mengusulkan batas atas 6 persen. Sementara itu, Fraksi Partai Golkar mendorong agar pertumbuhan ekonomi dapat dimaksimalkan ke batas atas usulan pemerintah.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa strategi untuk mencapai target pertumbuhan tersebut akan difokuskan pada penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga diproyeksikan tumbuh sekitar 5,5 persen, mengingat kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 55 persen.
Menurutnya, pemerintah akan menjaga daya beli melalui pengendalian inflasi, ketahanan pangan dan energi, serta penciptaan lapangan kerja. “Berbagai program untuk mendorong konsumsi masyarakat juga akan diterapkan. Makan Bergizi Gratis (MBG) terus ekspansif, diharapkan mampu menciptakan multiplier yang tinggi di masyarakat, dengan penciptaan rantai pasok yang tersebar di seluruh penjuru tanah air dan jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung hingga 1,7 juta tenaga kerja,” jelasnya.
Pemerintah juga mendorong pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dengan target lebih dari 80 ribu koperasi, serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 2,3 juta debitur. Program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Bantuan Subsidi Upah, tetap menjadi instrumen utama menjaga konsumsi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Di sisi lain, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diperkirakan akan tumbuh 5,9 persen. Secara nominal, dibutuhkan tambahan investasi sekitar Rp7.500 triliun pada 2026. Sri Mulyani menekankan bahwa investasi dan konsumsi rumah tangga berkontribusi hampir 85 persen terhadap PDB nasional.
Salah satu strategi utama yang digadang pemerintah adalah penguatan peran Danantara, sovereign wealth fund Indonesia. “Investasi Danantara difokuskan pada sektor strategis bernilai tambah tinggi yang memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global dan menyerap tenaga kerja dengan skill dan upah lebih baik,” imbuhnya.
Beberapa sektor yang diprioritaskan antara lain industri kabel tembaga, baterai, kendaraan listrik, semikonduktor, dan pusat data (data center).
Dengan lingkungan global yang masih penuh tantangan, Sri Mulyani menggarisbawahi pentingnya peningkatan peran sektor swasta. Ia berharap kolaborasi erat antara pemerintah, Danantara, dan pelaku usaha swasta dapat memperkuat rantai pasok domestik, memperluas ekspor, dan mempercepat transformasi ekonomi berbasis nilai tambah.
“Partisipasi aktif swasta juga penting dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, teknologi hijau, dan digitalisasi, yang semuanya menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Sri Mulyani.
Comments