Jika pelarangan mudik berlaku pula untuk kendaraan pribadi, maka pengawasan tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Sani menyarankan, pemerintah menggandeng seluruh pihak untuk melakukan pengawasan, mulai dari perangkat desa hingga provinsi.
“Mau bagaimana lagi, kebijakan sudah diketok. Harapan kami yang pastinya di mata perbankan kami (bisnis angkutan umum) akan lebih baik dan kepercayaan terhadap pelaku industri angkutan umum kembali terbangun,” tambahnya.
Di lain sisi, menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy, sekilas pelarangan mudik ini berpotensi negatif terhadap perekonomian. Akan tetapi, pemerintah mengorbankan potensi ekonomi dari lebaran demi mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
“Karena seperti yang kita tahu peputaran uang bertambah ketika momentum lebaran terjadi, khususnya di daerah. Selain itu pelarangan mudik juga akan mengurangi potensi pendapatan beberapa lapangan usaha seperti transportasi, jasa perhotelan dan restoran, hingga pariwisata. Namun, dalam ekonomi ada suatu konsep yang kita kenal dengan opportunity cost atau biaya yang dikorbankan dalam suatu periode tertentu untuk mendapatkan keuntungan pada periode berikutnya,” jelas Yusuf melalui pesan singkat.
Comments