Pajak.com, Jakarta – Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat menyebabkan banyak karyawan dirumahkan. Pemerintah pun memutuskan akan menambah anggaran program Kartu Prakerja sebesar Rp 10 triliun. Dengan penambahan ini, anggaran yang semula Rp 20 triliun menjadi Rp 30 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, penambahan anggaran ini untuk mengurangi beban masyarakat di masa PPKM darurat. Dengan alokasi anggaran ini jumlah peserta program Kartu Prakerja bisa bertambah 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun.
“Semula pemerintah menganggarkan Rp 20 triliun untuk program Kartu Prakerja dengan jangkauan 5,6 juta orang peserta. Setelah ditambah Rp 10 triliun, maka program Kartu Prakerja bisa menambah 2,8 juta peserta, sehingga target program yang bersifat pemberdayaan masyarakat ini bisa mencapai 8,4 juta orang,” kata Sri Mulyani seperti dikutip Antara Minggu (19/7).
Sri Mulyani mengatakan, penambahan anggaran ini dilakukan karena hasil survei menunjukkan bahwa program Kartu Prakerja terbukti cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama pandemi.
Untuk program Kartu Prakerja tambahan ini setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta dan mendapatkan insentif Rp 600.000 per bulan untuk empat bulan. Sehingga total jumlah bantuan yang didapatkan sebesar Rp 2,4 juta serta tambahan dana sebesar Rp 50.000 untuk pengisian survei.
Alokasi stimulus Kartu Prakerja ini menjadi bagian dari anggaran bantuan sosial tambahan sebesar Rp 39,9 triliun yang diberikan pemerintah selama masa PPKM darurat Jawa-Bali pada sejak 3 hingga 20 Juli 2021 untuk menekan lonjakan pasien COVID-19 karena persebaran virus Corona varian Delta.
Menjelang berakhirnya PPKM darurat, pemerintah akan mengevaluasi program ini. Pemerintah akan mengumumkan untuk memperpanjang atau tidak dengan mempertimbangkan beberapa indikator seperti penambahan kasus harian COVID-19 dan tingkat keterisian tempat tidur di Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR).
Sementara itu, Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik penambahan anggaran untuk program Kartu Prakerja itu. Menurutnya program itu tidak efektif. Fadli menilai kalau seharusnya pelatihan itu bisa diberikan pemerintah secara cuma-cuma.
Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran tersebut bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. Selain itu, anggaran Rp 10 triliun juga bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.
