Kemudian, untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan sejumlah harga komoditas dan ancaman inflasi, pemerintah juga berencana menambah anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 18,6 triliun. Sehingga anggaran untuk Perlindungan Sosial dalam APBN menjadi Rp 431,5 triliun.
“Inflasi kita mungkin akan lebih di upper end dari 3 persen, ditambah 1 persen, mungkin akan lebih cenderung di dekat 4 persen, sekarang ada di 3,47 persen year on year. Pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan mengalami tekanan karena kenaikan inflasi dan suku bunga,” kata Sri Mulyani.
Anggaran Perlindungan Sosial sebesar Rp 18,6 triliun akan diberikan diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 20,65 penerima manfaat, termasuk juga untuk para pelaku usaha dalam bentuk Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Dalam rincian anggaran bansos, pemerintah mengalokasikan dana untuk BLT minyak goreng sebesar Rp 7,5 triliun.
“Masing-masing program pemerintah yang juga mendapatkan tambahan anggaran, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi Rp 28,7 triliun, Kartu Sembako Rp 45,1 triliun, Kartu Prakerja Rp 11,0 triliun, BLT Desa Rp 28,8 triliun, dan penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp 46,5 triliun,” urai Sri Mulyani.
Dengan penambahan itu, Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengungkapkan, pemerintah mengajukan permintaan untuk melakukan perubahan postur belanja dalam APBN 2022 menjadi Rp 3.106 triliun dari sebelumnya direncanakan Rp 2.714,2 triliun.
Comments