Sejatinya, Stranas PK sudah dimulai sejak tahun 2019. Moeldoko menilai, berkat sistem itu, Indonesia jauh lebih maju dalam hal memberantas korupsi, terutama dalam sektor perizinan dan layanan tata niaga lainnya.
Kemudian, Moeldoko mengklaim, sektor keuangan negara dan tata kelola negara pemerintah sudah semakin transparan dan akuntabel. Hal ini berkat diterapkannya e-Katalog lokal yang difokuskan pada enam provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, Gorontalo, dan Aceh.
“E-katalog lembaga pun terdapat di sektor PUPR, Kemenpan, Kemendikbud, serta perhubungan aksi ini akan kita terus dorong di semua instansi agar semakin efisien dan akuntabel,” katanya.
Selain itu, menurut Moeldoko, kemajuan juga tampak dari sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Ia berpandangan, semenjak ada pengawasan itu tidak ada lagi jual beli jabatan.
Comments