Realisasi Belanja Negara Capai Rp806,2 Triliun Hingga Akhir April 2025
Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa realisasi belanja negara hingga akhir April 2025 telah mencapai Rp806,2 triliun. Angka ini meningkat dari bulan sebelumnya yang tercatat Rp620,3 triliun pada Maret 2025.
Belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp546,8 triliun, atau 20,2 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp2.701,4 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa proporsi realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 20,2 persen tersebut memang sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2024. Hal ini disebabkan tidak adanya belanja terkait pemilihan umum (pemilu) pada tahun ini, berbeda dengan 2024 yang menyerap belanja besar di Februari.
“Kalau kita bandingkan dengan 2024 memang menjadi lebih rendah Namun lebih rendahnya adalah karena sebagian di tahun 2024 itu ada belanja khusus pemilu Itu belanja pada bulan Februari, tahun ini tidak ada,” jelas Suahasil dalam konferensi pers, dikutip Pajak.com pada Minggu (24/5/25).
Belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp253,6 triliun atau 21,9 persen dari pagu, serta belanja non-K/L sebesar Rp293,1 triliun atau 19 persen. Belanja non-K/L didominasi oleh pembayaran manfaat pensiun dan subsidi, yang telah disalurkan secara tepat waktu.
Sedangkan transfer ke daerah hingga akhir April 2025 mencapai Rp259,4 triliun. Nilai ini sekitar 28,2 persen dari target APBN 2025.
Dari total belanja K/L, dua komponen utama adalah belanja pegawai dan belanja bantuan sosial (bansos). Belanja pegawai mencapai Rp102 triliun atau 33,3 persen dari pagu APBN.
Jumlah tersebut naik sekitar 6 persen dibandingkan tahun lalu, dipicu oleh bertambahnya jumlah tenaga pendidik. Pada April 2024, jumlah guru tercatat 120 ribu orang, sementara di April 2025 meningkat menjadi 301 ribu orang.
Sementara itu, belanja bantuan sosial mencapai Rp43,6 triliun atau 32,3 persen dari pagu. Meskipun terlihat lebih rendah dari tahun sebelumnya, penurunan ini disebabkan oleh proses pemadanan dan validasi data melalui sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penyaluran bantuan sosial utama seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), kartu sembako, dan KIP Kuliah sebagian besar telah berjalan sesuai rencana. Namun, beberapa seperti PKH dan PIP mengalami penyesuaian jadwal karena proses verifikasi data.
PKH tahun ini baru terealisasi Rp7,3 triliun hingga April, dibandingkan Rp10,5 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Kartu sembako tercatat Rp10,9 triliun, masih on track, dengan jumlah penerima yang relatif stabil.
“Kalau kita melakukan validasi dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, tujuannya adalah untuk memperbaiki ketepatan sasaran dari belanja perlindungan sosial kita,” ujar Suahasil.
Comments