Sri Mulyani Targetkan Defisit APBN di Rentang 2,48–2,53 Persen pada 2025
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan kebijakan fiskal 2025 tetap ekspansif namun terukur, dengan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dijaga pada kisaran 2,48 persen hingga 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan ini disusun untuk merespons tekanan global sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional secara struktural.
“Kebijakan fiskal sangat krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui strategi counter cyclical yang efektif dan tepat dari sisi timing pelaksanaan, dukungan kepada dunia usaha dan masyarakat yang terus diperkuat, serta keberlanjutan fiskal yang dipastikan tetap terjaga,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 dengan agenda Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2026, dikutip Pajak.com pada Rabu (21/5/25).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa, untuk mendukung hal tersebut pembiayaan APBN akan dikelola secara inovatif namun tetap prudent dan berkelanjutan. Pemerintah akan memastikan rasio utang berada dalam batas aman, serta meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi dengan melibatkan peran aktif BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), dan Special Mission Vehicle (SMV) yang digerakkan melalui platform Danantara.
Selain itu, kata Sri Mulyani, instrumen Saldo Anggaran Lebih (SAL) akan dimanfaatkan sebagai bantalan dalam menghadapi ketidakpastian, sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pelaku UMKM. Pemerintah juga akan terus mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk membiayai proyek-proyek prioritas secara berkelanjutan.
Sri Mulyani menambahkan bahwa fokus utama pemerintah tidak hanya menjaga keseimbangan fiskal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif pada tahun-tahun mendatang. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 dipatok pada rentang 5,2–5,8 persen, dengan strategi jangka panjang menuju pertumbuhan 8 persen dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari visi Indonesia Maju 2045.
Untuk mendukung hal tersebut, reformasi dan transformasi ekonomi akan terus dilanjutkan, termasuk hilirisasi sumber daya alam (SDA), peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penciptaan iklim investasi yang lebih sehat dan kompetitif. Inflasi juga dijaga tetap terkendali dalam kisaran 1,5–3,5 persen, baik melalui stabilisasi pasokan maupun pengelolaan permintaan domestik.
Dari sisi moneter, pemerintah memperkirakan suku bunga SBN Tenor 10 Tahun berada dalam rentang 6,6–7,2 persen. Stabilitas ini ditopang oleh kepercayaan investor yang masih kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Hal ini tecermin dari minat beli di pasar Surat Berharga Negara, serta dukungan investasi asing langsung dan ekspor yang tetap kokoh.
Stabilitas nilai tukar rupiah juga diperkirakan terjaga di kisaran Rp16.500–Rp16.900 per dolar Amerika Serikat (AS). Adapun sektor energi tetap menjadi perhatian dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia berada di kisaran 60 dolar AS hingga 80 dolar AS per barel.
Target lifting minyak bumi ditetapkan pada level 600 ribu–605 ribu barel per hari, sementara lifting gas diproyeksikan sebesar 953 ribu–1.017 ribu barel setara minyak per hari, seiring dukungan terhadap percepatan investasi dan penerapan teknologi untuk mendongkrak produktivitas.
Comments