Pajak.com, Bali – Pemerintah dan asosiasi fintech sepakat untuk terus mendongkrak inklusi keuangan sekaligus meningkatkan literasi keuangan digital, agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan fintech dan menyambut masa depan fintech. Hal itu menjadi pembahasan utama di hari terakhir The 3rd Indonesia Fintech Summit (IFS) 2021 di Nusa Dua, Bali, pada Minggu (12/12).
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan, sektor keuangan digital akan tumbuh delapan kali lipat di 2030, dari sekitar Rp 600 triliun menjadi Rp 4.500 triliun. Untuk itu, ia meminta agar semua pemangku kepentingan terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan asosiasi untuk berperan aktif menciptakan kebijakan yang afirmatif.
“Kita ingin bersama-sama memajukan industri ekonomi dan keuangan digital yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Upaya-upaya ini tidak lain untuk menyambut perkembangan fintech di masa depan,” katanya.
Ma’ruf memandang, inklusi keuangan digital yang ditunjang oleh literasi keuangan yang memadai bisa menjadi indikator pemahaman masyarakat terhadap fasilitas maupun risiko produk dan layanan fintech. Apalagi, fintech terbukti berkontribusi positif dan mampu membawa Indonesia memimpin ekonomi digital di Asia Tenggara, bahkan dunia.
Mengamini hal itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengungkapkan bahwa BI, pemerintah, serta para pelaku usaha terus bersinergi mendorong upaya digitalisasi UMKM secara end-to-end di berbagai aspek. Di antaranya, meningkatkan produktivitas, memperluas akses pemasaran melalui onboarding, dan memanfaatkan transaksi pembayaran digital untuk menciptakan UMKM yang berdaya saing dan berkelas melalui QRIS.
Comments