Bahkan, menurutnya, dengan surplus ini APBN masih punya sisa anggaran lebih Rp 149,7 triliun. Ia menegaskan, APBN akan terus diseimbangkan dalam tiga tujuan yang semuanya sama penting, yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat, menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi, dan mengembalikan kesehatan APBN.
Sri Mulyani bilang, surplus itu ditengarai oleh beberapa hal, di antaranya pendapatan negara hingga akhir Maret lalu mencapai Rp 501 triliun atau naik 32 persen dibandingkan tahun lalu; penerimaan pajak mencapai Rp 322,5 triliun pada Maret 2022, dibandingkan pada Maret tahun lalu sebesar Rp 228 triliun.
“Jadi ini tumbuh 41,4 persen. Kepabean dan cukai kita sudah mengumpulkan Rp 79,3 triliun. Realisasinya sampai akhir Maret, naik signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 62,3 triliun jadi naik 27,3 persen,” imbuhnya.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga diklaim menghasilkan capaian positif. Hingga akhir Maret 2022, realisasi PNBP mencapai Rp 99,1 triliun. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun lalu sebesar Rp 88,6 triliun, atau tumbuh 11,8 persen. Sedangkan sisi belanja akan terus dioptimalkan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi, seiring dengan terkendalinya pandemi COVID-19.
“Belanja negara masih perlu dipacu lagi. Belanja negara total mengalami kontraksi 6,2 persen, bahkan untuk belanja pemerintah pusat kontraksinya 10,3 persen, belanja kementerian dan lembaga bahkan kontraksinya lebih dalam lagi. Ini artinya para kementerian dan lembaga perlu untuk memacu dari sisi rencana belanja mereka,” sambung bendahara negara ini.
Untuk realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Sri Mulyani sebut hingga akhir Maret 2022 tercatat tumbuh positif sebesar 2 persen yaitu Rp 176,5 triliun. Penyaluran TKDD sampai dengan 31 Maret 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, yaitu Rp 173 triliun. Hal ini, ungkap Menkeu, didukung kepatuhan daerah yang lebih baik.
Comments