in ,

Apa Tujuan Pemerintah Menyusun APBN? Pelajari Fungsinya!

Tujuan Pemerintah Menyusun APBN
FOTO: IST

Apa Tujuan Pemerintah Menyusun APBN? Pelajari Fungsinya!

Pajak.comJakarta – Setiap tahun, Pemerintah Indonesia menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan yang sangat penting bagi kelangsungan dan kemajuan negara. APBN bukan sekadar dokumen finansial, melainkan peta jalan yang menggambarkan arah dan prioritas pembangunan nasional. Pajak.com akan mengajak Anda untuk menelusuri lebih dalam tentang tujuan strategis pemerintah menyusun APBN dan bagaimana fungsinya memengaruhi kehidupan kita sehari-hari.

APBN adalah manifestasi dari pengelolaan keuangan negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam perubahannya, ditegaskan bahwa APBN harus ditetapkan setiap tahun melalui UU dan dijalankan dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas untuk memastikan kemakmuran rakyat.

Sementara menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini lantaran sumber keuangan APBN berasal dari rakyat, sehingga penetapannya harus melalui proses legislatif (DPR).

Ini mencerminkan pandangan bahwa hak konstitusional suatu bangsa untuk mengotorisasi pendapatan dan pengeluaran publik didasarkan pada ide kedaulatan. Oleh karena itu, APBN dianggap sebagai ekspresi dari kedaulatan negara dan harus disahkan bersama-sama dengan DPR, yang merupakan representasi dari rakyat.

Penetapan dan pengesahan APBN dilakukan melalui serangkaian UU yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi. Hal ini berbeda dengan praktik pada masa Orde Lama, di mana APBN tidak selalu ditetapkan dengan UU setiap tahunnya. Ini menunjukkan evolusi dalam pengelolaan keuangan negara, di mana sekarang setiap tahap APBN memerlukan persetujuan legislatif, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Baca Juga  BPK Minta Pemerintah Terus Tingkatkan Kualitas APBN
Apa tujuan strategis penyusunan APBN?

APBN mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pemerintah menyusun APBN setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Dengan demikian, APBN bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah merencanakan dan mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan APBN, pemerintah Indonesia mengemban misi strategis yang terangkum dalam beberapa tujuan utama. Dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan, tujuan-tujuan tersebut adalah:

  • Mengatur pendapatan dan pengeluaran negara: APBN disusun untuk mengelola sumber daya keuangan dengan cara yang memastikan pendapatan dan pengeluaran negara terkontrol dan seimbang.
  • Meningkatkan produksi dan kesempatan kerja: Dengan alokasi dana yang tepat, APBN bertujuan untuk mendorong aktivitas ekonomi yang meningkatkan produksi nasional dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.
  • Mendorong pertumbuhan ekonomi: APBN dirancang untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  • Mengontrol kegiatan pemerintah: APBN berfungsi sebagai acuan yang jelas dan terukur untuk pengeluaran dan pendapatan negara, memastikan bahwa kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
  • Memastikan perekonomian tetap bergerak: APBN memastikan bahwa ada aliran dana yang cukup dalam perekonomian untuk menjaga agar roda perekonomian terus berputar.

Tujuan akhir dari penyusunan APBN adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks politik ekonomi, APBN merupakan refleksi dari arah kebijakan pemerintah dalam satu tahun ke depan.

Melalui APBN, pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap program-program yang dianggap penting dan strategis untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan jangka panjang. Selain perhitungan angka, penyusunan APBN juga melibatkan analisis mendalam tentang kebutuhan dan harapan masyarakat, serta proyeksi ekonomi masa depan.

Proses penyusunan APBN dimulai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang disusun oleh menteri terkait. RAPBN ini kemudian disampaikan kepada DPR untuk dibahas dan disidangkan.

Jika DPR menyetujui RAPBN, maka dokumen tersebut akan menjadi APBN yang baru. Namun, jika DPR menolak RAPBN, pemerintah harus menggunakan APBN tahun sebelumnya tanpa perubahan. Proses ini menegaskan pentingnya dialog dan kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan keuangan negara.

Baca Juga  Fungsi Alokasi APBN: Menentukan Prioritas Pembangunan Nasional
Apa saja fungsi APBN?

APBN berlaku dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun dan memiliki fungsi yang luas, termasuk otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Bagaimana penjelasannya?

Fungsi-fungsi APBN yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat 4 UU Keuangan Negara, mencerminkan peran penting anggaran dalam pengelolaan keuangan negara Indonesia. Fungsi-fungsi ini meliputi:

  • Fungsi otorisasi: APBN memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Ini berarti bahwa setiap pengeluaran dan penerimaan negara harus memiliki dasar hukum yang kuat dalam APBN.
  • Fungsi perencanaan: APBN berfungsi sebagai panduan bagi manajemen pemerintah dalam merencanakan dan mengorganisir kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Ini memastikan bahwa semua kegiatan pemerintah terkoordinasi dan terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
  • Fungsi pengawasan: APBN digunakan sebagai alat untuk mengawasi dan menilai apakah penyelenggaraan pemerintahan negara berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Fungsi ini membantu dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana negara.
  • Fungsi alokasi: APBN bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan negara secara efisien, dengan mengarahkan anggaran untuk mengurangi pengangguran, menghindari pemborosan sumber daya, dan meningkatkan efektivitas ekonomi.
  • Fungsi distribusi: APBN harus dirancang dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepatutan, sehingga kebijakan anggaran dapat mendistribusikan sumber daya keuangan negara dengan cara yang adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat.
  • Fungsi stabilisasi: APBN juga berperan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, dengan cara memelihara keseimbangan fundamental perekonomian, seperti mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil.
Baca Juga  Cara Menyusun Pagu Anggaran dalam APBN

Melalui fungsi-fungsi ini, APBN menjadi alat yang sangat strategis dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional dan memastikan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lebih dari sekadar anggaran, APBN mencerminkan dedikasi pemerintah untuk pembangunan inklusif. Ini mengarahkan sumber daya untuk kesejahteraan, kesetaraan, dan pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal merespons kebutuhan dan tantangan ekonomi.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *