Kenaikan Harga BBM Diumumkan Presiden Minggu Depan

 Kenaikan Harga BBM Diumumkan Presiden Minggu Depan

Pajak.com, Jakarta –  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, kemungkinan minggu depan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kebijakan kenaikan harga BBM, seperti Pertalite dan Solar. Menurutnya, selama ini subsidi atau kompensasi yang dikeluarkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah bekerja keras menahan harga BBM. Di tahun 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 502 triliun untuk subsidi atau kompensasi BBM.

“Menaikkan harga Pertalite yang kita subsidi cukup banyak dan juga itu Solar, modeling ekonominya sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan Pak Presiden akan umumkan mengenai, apa, bagaimana mengenai kenaikan harga (BBM) ini. Presiden sudah indikasikan, sudah tidak mungkin kita pertahankan terus demikian,” ujar Luhut dalam Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin yang disiarkan virtual, (19/8).

Menurutnya, pemerintah ingin menurunkan beban subsidi jauh di bawah Rp 502 triliun melalui beragam langkah, antara lain pengalihan kendaraan dari berbasis BBM jadi berbasis listrik dan penggunaan bensin campuran kelapa sawit B40.

“Kita ini harga BBM paling murah sekawasan (ASEAN) ini, kita jauh lebih murah dari yang lain. Hal itu karena (subsidi BBM) terlalu besar kepada APBN kita. Karena kemarin subsidi kita Rp 502 triliun, kita harap bisa ditekan ke bawah, pengurangan motor, dan mobil combustion diganti listrik, kemudian B40,” kata Luhut.

Di sisi lain, ia mengakui, kenaikan harga BBM akan berpengaruh besar terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Dengan demikian, dampak dari inflasi ini tengah dipertimbangkan dengan rinci oleh pemerintah agar masyarakat tidak juga ikut terbebani dengan kenaikan harga BBM.

“Kemarin saya minta tim untuk modeling inflasi kita. Inflasi itu tergantung kenaikan berapa nanti Solar dan berapa Pertalite. Karena bagaimanapun tidak bisa dipertahankan terus demikian, untuk mengurangi pressure kita, karena harga crude oil naik. Meskipun sekarang turun, kita harus siap-siap,” ungkap Luhut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, selain tengah mengkaji kebijakan kenaikan BBM, pemerintah juga sedang menggodok rencana pemberian bantuan perlindungan sosial bagai masyarakat yang terdampak.

“Tentu, apabila ada penyesuaian (harga BBM bersubsidi), kita sedang mengalkulasi juga kebutuhan terkait subsidi dan kompensasi dalam berbagai program yang sedang berjalan. Artinya, semua dikaitkan dengan program yang berjalan ada pelindungan sosial. Ini seperti yang kita lakukan pada saat penanganan COVID-19,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2023, (17/8).

Kendati demikian, pemerintah belum dapat memerinci proyeksi anggaran perlindungan sosial yang akan diberikan masyarakat jika harga Pertalite dan Solar mengalami kenaikan. Pemerintah masih melakukan kajian secara detail mengenai dampak inflasi bila harga BBM bersubsidi dinaikkan.

“Terkait dengan BBM (bersubsidi), tentu pemerintah saat sekarang dalam status melakukan review akibat dari kenaikan harga, baik dari segi volume maupun kebijakan selanjutnya. Dari kajian tersebut pemerintah memperhitungkan potensi kenaikan inflasi dan juga terkait efek terhadap PDB (Produk Domestik Bruto),” ujar Airlangga.

Ia memastikan, pemerintah akan mengerahkan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mendorong agar program kebijakan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi secara efektif dengan masyarakat.

“Maka, tentu tantangan hyperinflation bisa kita tangani di tahun ini. Demikian pula di tahun depan,” harap Airlangga.

Ia menyebutkan, harga BBM Indonesia masih relatif murah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Contoh, harga Pertalite di Thailand sekitar Rp 19.500 per liter, Vietnam sebesar Rp 16.645, dan Filipina Rp 21.352.

“Kita lihat harga keekonomian Pertamax sebenarnya Rp 15.150 per liter, namun harga eceran saat ini masih Rp 12.500. Demikian pula dengan harga Pertalite yang keekonomiannya Rp 13.150, harga eceran masih diberikan Rp 7.650,” sebut Airlangga.

Namun, faktor pemicu utama rencana kenaikan harga BBM bersubsidi juga dipicu oleh menipisnya kuota Pertalite dan Solar. Berdasarkan data PT Pertamina (Persero), hingga Juli 2022, konsumsi Pertalite sudah mencapai 16,8 juta kiloliter (KL). Dengan begitu, kuota Pertalite hingga akhir tahun hanya tersisa 6,2 juta KL dari kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta KL sampai akhir tahun. Sementara konsumsi Solar bersubsidi sudah mencapai 9,9 juta KL dari kuota 14,91 juta atau tersisa 5,01 juta KL.

Melihat hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun telah meminta Pertamina untuk segera mengimplementasikan pembatasan subsidi BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

“Anggaran subsidi untuk minyak Pertalite dan Solar akan menghadapi tekanan nilai tukar rupiah dan deviasi akibat harga minyak dunia yang meningkat. Kan, kita mencoba meng-absorb shock-nya . Tekanan yang muncul gede banget kita absorb dengan APBN Rp 502 triliun. Tapi kalau shock-nya gede terus dan menyebabkan subsidi sangat besar, kita herus mencari langkah-langkah untuk mengamankan rakyat, mengamankan ekonomi dan mengamankan APBN,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) Edisi Agustus 2022, yang disiarkan secara virtual, (12/8).

Kepada Pajak.com, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan harga Pertalite akan naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter. Dengan kenaikan itu, inflasi 2022 diproyeksi menembus 6 persen-6,5 persen.

“Ya, tentu dampak kenaikan BBM akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti, penurunan daya beli masyarakat hingga mendorong bertambahnya jumlah orang miskin baru. Karena konteksnya masyarakat saat ini sudah menghadapi kenaikan harga pangan, dengan inflasi mendekati 5 persen,” kata Bhima dalam pesan singkat, (20/8).

Selain itu, pemerintah perlu memikirkan efek kenaikan harga BBM bersubsidi ke usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sebab penerima manfaat BBM bersubsidi bukan hanya pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga kendaraan operasional UMKM.