Di samping itu, Kemenperin mendorong agar semakin banyak IKM yang ikut serta dalam program belanja pemerintah melalui e-katalog LKPP. IKM potensial akan diusulkan dalam laman UMKM di e-katalog LKPP.
“Penyerapan anggaran untuk belanja barang dan jasa produksi dalam negeri perlu terus dioptimalkan. Melalui program e-katalog, e-tendering, dan toko on–line, pemerintah menargetkan penyerapan produk dalam negeri bisa mencapai Rp 400 triliun,” ujarnya.
Gati menyebutkan, sampai saat ini, sudah ada 475 IKM yang memiliki akun di marketplace dan terhubung dengan aplikasi Bela Pengadaan milik LKPP. “Dari seluruh produk IKM tersebut, baru 188 IKM atau 39 persen yang produknya berpotensi diserap melalui Bela Pengadaan,” ujarnya.
Gati mengatakan, pihaknya akan mengusulkan perluasan kategori pada aplikasi Bela Pengadaan, yang saat ini hanya ada enam kategori yakni angkutan, makanan, kurir, alat tulis kantor, suvenir dan furnitur. Kategori baru yang akan ditambah adalah alat kesehatan.
Di sisi lain, Gati mencatat, jumlah IKM saat ini sebanyak 4,4 juta unit usaha atau 99,7 persen dari total jumlah unit usaha industri yang ada di Indonesia. Adapun jumlah tenaga kerja di sektor IKM sebanyak 10,3 juta orang.
“Nilai output IKM terhadap industri perlu terus digenjot, yang saat ini baru mencapai 21,22 persen per tahun lalu. Untuk itu, pentingnya sejumlah upaya mendorong IKM agar terus naik kelas,” pungkasnya.
Comments