“Karena itu, KemenkopUKM secara terus menerus mendorong usaha mikro untuk mendapatkan legalitas formal. Setelah itu disusul dengan menfasilitasi usaha mikro dengan pendaftaran hak merek atau sertifikat halal dan mengarahkannya agar bisa masuk dalam rantai pasok,” jelas Arif.
Ia mengatakan, tema besar lain yang diusung pemerintah adalah membentuk koperasi modern. Pemerintah menilai, saat ini belum banyak koperasi yang maju dan bisa dijadikan teladan.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengapresiasi komitmen yang terjalin ini. Ia meminta kepada pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi UMi untuk bisa mengakses pembiayaan dari perbankan.
“Terus terang selama ini keberpihakan kepada wong cilik, kurang. Khususnya dalam mengakses pembiayaan perbankan. Kalau konglomerat ditawari. Makanya selama ini yang menikmati pertumbuhan ekonomi ya golongan tertentu saja, sementara rakyat kecil dari dulu nasibnya susah. Mohon perhatikan masalah pemerataan kesejahteraan jangan semata mata mengejar pertumbuhan” kata Said Aqil.
Ketua Bidang Perekonomian PBNU Eman Suryaman menambahkan, sebagian besar warga NU berada di kategori kelas menengah ke bawah. Sehingga ia berharap pemerintah dapat menelurkan program nyata untuk klaster usaha ini.
Comments