Pagu anggaran Kemenkeu tahun 2022 yang tertinggi ada di Sekretaris Jenderal mencapai Rp 20,18 triliun. Lalu diikuti DJP sebesar Rp 8,55 triliun, DJBC Rp 3,06 triliun, dan unit eselon lainnya. Sedangkan untuk belanja BLU dibagi ke tujuh lembaga dengan alokasi tertinggi ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencapai Rp 5,83 triliun dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp 3,24 triliun.
Sri Mulyani juga melaporkan, realisasi anggaran ketujuh BLU Kemenkeu per 27 Agustus 2021 telah mencapai sebesar Rp 23,76 triliun atau 91,21 persen dari pagu Rp 26,05 triliun. Secara rinci, realisasi anggaran satuan kerja BLU Kemenkeu, yaitu LPDP sebesar Rp 1,24 triliun atau 51,77 persen dari pagu sebesar Rp 2,4 triliun dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp 42,3 miliar atau 34,43 persen dari pagu sebesar Rp 122,8 miliar.
Selanjutnya, Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) sebesar Rp 4,9 miliar atau 28,18 persen dari pagu Rp 17,4 miliar, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebesar Rp 19,1 miliar atau 29,84 persen dari alokasi Rp 64 miliar dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp 35,3 miliar atau 49,4 persen dari bujet Rp 71,4 miliar. Kemudian, BPDP-KS sebesar Rp 22,4 triliun atau 96,02 persen dari pagu Rp 23,3 triliun dan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) realisasi sebesar Rp 84,3 miliar atau 39,31 persen dari alokasi Rp 214,5 miliar.
“Secara rinci, realisasi anggaran sebesar Rp 23,76 triliun tersebut meliputi belanja barang sebesar Rp 23,76 triliun. Realisasi juga berasal dari belanja modal sebesar Rp 3,46 triliun atau 13,63 persen dari pagu Rp 25,36 triliun yang terkontraksi mencapai 76,94 persen,” tambah Sri Mulyani.
Comments