Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan anggaran sebesar Rp 3.461 triliun sampai 2030 untuk menurunkan emisi karbon atau CO2. Menurutnya, sumber utama untuk memenuhi kebutuhan itu akan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Perhitungan tersebut berdasarkan data terbaru dari target nationally determined contributions (NDC) hingga 2030. Angka Rp 3.461 triliun hingga tahun 2030 merupakan sebuah angka yang sangat signifikan, sekitar Rp 343,6 triliun per tahunnya, dari 2020 sampai 2030. Salah satu tools yang penting bagi kita untuk mencapai tekad tersebut adalah APBN, yaitu keuangan negara kita,” kata Sri Mulyani dalam webinar Green Economy Outlook 2022, (22/2).
Ia menekankan, Indonesia telah bertekad untuk berkontribusi menurunkan CO2 menuju net zero emission pada tahun 2060. Secara bertahap, Indonesia menargetkan penurunan CO2 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan upaya dan dukungan internasional di tahun 2030.
“Dengan komitmen tersebut, pemerintah akan terus berupaya mendesain kebijakan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan efek samping terhadap emisi CO2. Nantinya, APBN akan menjadi instrumen kebijakan yang sangat penting di dalam menentukan dan memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Sehingga pemerintah bisa optimistis menaikkan kesejahteraan, kegiatan ekonomi, dan disaat yang sama bisa juga menurunkan CO2,” kata Sri Mulyani.
Comments