Hilirisasi: Definisi & Kebijakan Pemerintah Indonesia
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah fokus melakukan hilirisasi industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hilirisasi penting dilakukan, mengingat Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Presiden Joko Widodo menegaskan, hilirisasi industri dapat membuat sumber daya alam yang diekspor keluar negeri memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Apa dan bagaimana upaya pemerintah untuk mewujudkan hilirisasi itu? Selengkapnya, Pajak.com akan mengulas definisi hilirisasi dan kebijakan pemerintah Indonesia untuk Anda.
Apa itu hilirisasi?
Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hilirisasi telah dicanangkan Pemerintah Indonesia sejak tahun 2010 lalu. Hilirisasi merupakan suatu strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki negara. Dengan adanya hilirisasi, komoditas yang diekspor bukan lagi berupa bahan baku, tetapi berupa barang setengah jadi atau barang jadi.
Adapun tujuan dari hilirisasi, yaitu untuk meningkatkan nilai jual komoditas, memperkuat struktur industri, menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan, serta meningkatkan peluang usaha di dalam negeri. Hilirisasi menjadi sesuatu yang wajib dilakukan untuk meminimalisir dampak dari penurunan harga komoditas.
Jika Indonesia terus bergantung pada ekspor komoditas mentah, maka Indonesia akan mudah terpuruk ketika nilai jual komoditas tersebut menurun. Sebaliknya, jika Indonesia mengekspor barang setengah jadi atau barang jadi, maka nilai jualnya pun semakin tinggi. Selain itu, harga barang setengah jadi maupun barang jadi cenderung lebih stabil daripada harga bahan baku.
Bila nilai jual barang ekspor tinggi, maka Indonesia memiliki kesempatan untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi baik untuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), investor, maupun pendapatan negara.
Apa saja kebijakan yang telah dilakukan untuk mendorong hilirisasi?
- Membangun iklim investasi yang sehat
Untuk memperkuat hilirisasi industri, pemerintah semakin gencar untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Untuk meningkatkan investasi di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah investor untuk berinvestasi di Indonesia. Beberapa diantaranya, yaitu:
- Mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan mempermudahkan prosedur perizinan, investasi, dan ketenagakerjaan.
- Meluncurkan OSS-RBA atau Online Single Submission Risk Based Approach untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam memperoleh izin berusaha. OSS-RBA ini membuat proses perizinan lebih mudah dan cepat.
- Mengeluarkan Daftar Prioritas Investasi (DPI) dalam Perpres Nomor 10 tahun 2021. Dalam hal ini, jika investor berinvestasi di sektor prioritas akan mendapatkan insentif, baik fiskal maupun nonfiskal.
- Mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja serta memberikan kontribusi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
- Membangun Smelter PT Freeport Indonesia
Untuk memperkuat hilirisasi Industri, maka Pemerintah akan membangun smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Hal ini merupakan kebijakan strategis untuk menciptakan nilai tambah pada produk tambang. Smelter PT Freeport ini akan menjadi smelter terbesar di dunia dengan kapasitas pengolahan mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun atau ribu ton logam tembaga. Smelter ini dibangun di atas lahan seluar 100 hektar dan akan ditargetkan beroperasi pada tahun 2023. Pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia akan membuka peluang berinvestasi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak investor yang berinvestasi ke Indonesia untuk memperkuat hilirisasi Industri. Keberhasilan hilirisasi industri ini tentu akan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
- Pemerintah telah menetapkan larangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019.
Jokowi menuturkan, Pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen mendorong hilirisasi mineral dengan melarang ekspor komoditas mentah. Salah satu manfaat dari hilirisasi adalah dapat meningkatkan penerimaan pajak.
“Dari sejak 2020, sudah saya sampaikan kepada seluruh menteri, satu-satu harus kita setop. Tidak ada lagi yang nanya ekspor bahan mentah nikel, raw material enggak ada lagi diekspor, nikel setop. Tujuh tahun yang lalu, kita ekspor nikel bahan mentah kira-kira 1 miliar dollar AS–1,5 miliar dollar AS, berarti kira-kira Rp 15 triliun–Rp 20 triliun. Karena kita setop dan muncul yang namanya industrial downstreaming, hilirisasi, industrialisasi, 2021 kemarin ekspor kita, karena sudah ada bentuk setengah jadi dan jadi, menjadi 20,8 miliar dollar AS. Artinya dari Rp 15 triliun melompat kepada kurang lebih Rp 300 triliun,” ungkap Jokowi dalam webinar Dies Natalis ke-46 UNS, dikutip Pajak.com (29/1).
Comments