Pajak.com, Jakarta – Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso memaparkan, pelaksanaan tugas Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) menangani Pandemi Covid-19 di tahun ini tetap difokuskan dari dua sisi, yakni sisi kesehatan dan PEN.
Berdasarkan evaluasi di sisi kesehatan, Susiwijono mengatakan pengendalian pandemi sudah mengalami perbaikan baik dari tren tingkat kasus positif yang menurun, tingkat kesembuhan yang meningkat, penurunan tingkat kematian, dan ketersediaan Bed Occupancy Rate (BOR).
Sedangkan dari aspek ekonomi, ukuran utamanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Meski pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 masih melambat yakni 2,7 persen, Susiwijono menilai capaian ini cukup baik dibandingkan negara tetangga. Ia pun menegaskan bahwa aspek ekonomi terkait penanganan Covid-19 bisa terpenuhi salah satunya dengan mengandalkan keberhasilan vaksinasi, dan pemberlakuan UU Cipta Kerja sebagai game changer.
Indikator keberhasilan PEN secara jelas terlihat dari angka-angka pertumbuhan ekonomi baik dari sisi PDB demand (pengeluaran), maupun PDB berdasarkan supply atau lapangan usaha. Pemerintah mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2021. Mulai dari memulihkan kepercayaan konsumen dan mendorong daya beli, melakukan reformasi iklim investasi, hingga meningkatkan ekspor.
Selain melalui program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah melihat perlu mendorong konsumsi masyarakat agar sektor industri nasional terus bergerak, sehingga lapangan pekerjaan pun tercipta kembali.
“Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga masih yang menjadi tertinggi dengan menyumbang 57,6 persen Produk Domestik Bruto (PDB), kedua adalah PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto atau iinvestasi) 31,6 persen. Artinya, kalau kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi memang fokusnya di konsumsi rumah tangga dan investasi,” ungkapnya dalam acara Dialog Produktif bertajuk Daya Ungkit Ekonomi Bangkit, Selasa (16/2).
Untuk itu, Susiwijono menyebut, pemerintah akan terus menggulirkan berbagai insentif untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Ia pun optimistis dengan tren yang membaik di kuartal IV 2020 hingga kuartal I 2021 ini, pemulihan ekonomi bisa sesuai dengan proyeksi yang diperkirakan.
Sementara dari sisi supply berdasarkan lapangan usaha, Susiwijono menyebut banyak sektor yang terpukul akibat pandemi. Terpenting, dari sektor manufaktur menyumbangkan 19,8 persen bagi perindustrian, sehingga pemerintah memfokuskan diri pada industri ini karena bisa menyerap banyak tenaga kerja.
Salah satunya yakni relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mendorong industri automotif dan sisi daya beli masyarakat.
“Diharapkan kebijakan ini menurunkan harga kendaraan bermotor, dan meningkatkan pembelian kendaraan bermotor. Skemanya yakni pemberian insentif fiskal PPnBM Ditanggung Pemerintah yang ditargetkan berlaku 1 Maret 2021 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2021,” terangnya.
Di kesempatan yang sama, pengamat ekonomi Piter Abdullah mengatakan, diskon pajak ini memang bisa mendorong permintaan (demand).
“Tujuannya memang untuk meningkatkan konsumsi, dan pilihan untuk mendorong pembelian automotif pengaruhnya baik dampaknya dari hulu sampai hilir sangat besar. Ini membantu industri automotif mampu bertahan, sampai menunggu pandemi berakhir. Dengan catatan, nantinya kebijakan ini bisa diperluas, tidak hanya menyasar kelompok ekonomi menengah ke bawah,” jelas Piter.
Comments