Pajak.com, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI resmi memperoleh kucuran penyertaan modal negara (PMN) 2021 sebesar Rp 6,9 triliun, dimana PMN tersebut akan KAI gunakan untuk melanjutkan pembangunan proyek LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengungkapkan, PMN ini akan digunakan oleh KAI untuk membiayai cost overrun LRT Jabodebek dan pemenuhan base equity KCJB.
“Adanya kepercayaan pemerintah untuk memberikan penambahan PMN kepada KAI, maka KAI dapat melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditugaskan kepada KAI,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/12).
Ia menambahkan, pihaknya akan mengelola PMN sesuai tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, akuntabel dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat.
Sesuai Perpres nomor 49 Tahun 2017, KAI ditugaskan untuk menyelenggarakan sarana dan prasarana LRT Jabodebek. Dalam Perpres tersebut pula disebutkan, KAI dapat memperoleh dukungan pemerintah berupa pemberian PMN. Oleh karena itu, dana PMN sebesar Rp 2,6 triliun untuk LRT Jabodebek akan digunakan untuk cost overrun akibat keterlambatan pembebasan lahan Dipo yang berdampak pada peningkatan biaya pra-operasi, biaya interest during construction, dan biaya lainnya.
Adapun sesuai Perpres 93 Tahun 2021, KAI juga ditunjuk sebagai pimpinan konsorsium BUMN proyek KCJB dan menetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan PMN kepada pimpinan konsorsium BUMN. Maka, dana PMN sebesar Rp 4,3 triliun akan digunakan untuk pemenuhan base equity konsorsium BUMN Indonesia. Base equity ini perlu dipenuhi agar dana dari China Development Bank (CDB) dapat dicairkan sehingga pembangunan proyek KCJB dapat tetap dapat dilakukan.
“Pemberian PMN tersebut juga akan memberikan multiplier effect baik bagi masyarakat, negara, dan KAI itu sendiri,” ujarnya.
Comments