in ,

Implikasi Perpajakan dari Transaksi Digital

Implikasi Perpajakan dari Transaksi Digital
FOTO: IST

Transaksi digital menjadi cara umum bagi banyak orang untuk melakukan jual/beli barang dan jasa. Transaksi digital datang dalam bentuk pembayaran seluler, transfer perbankan online, dan pertukaran mata uang kripto.

Implikasi pajak dari transaksi digital tergantung pada jenis transaksi yang dilakukan. Pada dasarnya transaksi seperti pembayaran seluler dan transfer perbankan sudah diatur pajaknya oleh pihak yang terkait namun beda halnya dengan crypto currency atau uang kripto.

Cryptocurrency dan transaksi digital bisa menjadi topik yang membingungkan dan sulit untuk dipahami. Artikel ini akan melihat implikasi pajak dari perdagangan cryptocurrency dan transaksi digital.

Misalnya, pertukaran mata uang kripto adalah transaksi kena pajak yang harus dilaporkan ke Internal Revenue Service, tetapi pembayaran seluler tidak kena pajak.

Banyak orang di seluruh dunia telah membeli dan menjual mata uang kripto. Nilai mata uang kripto dapat sangat berfluktuasi, yang membuatnya sulit untuk menghitung pajak yang harus dibayar atas transaksi ini.

Baca Juga  Elon Musk: Kripto menjanjikan, tapi Harap Hati-Hati

Tak heran jika transaksi di dunia digital tidak selalu dikenai pajak. Itu karena banyak yang percaya bahwa menghindari pajak di dunia digital jauh lebih mudah daripada di dunia fisik.

Beberapa berpendapat bahwa pajak ini harus dikenakan pada transaksi cryptocurrency karena sering digunakan untuk tujuan ilegal. Satu negara, Australia, telah memulai proses ini dengan Pajak Barang dan Jasa (GST). Namun, yang lain percaya bahwa mengenakan pajak pada cryptocurrency akan bertentangan dengan prinsip-prinsip cryptocurrency.

Kebangkitan mata uang digital dan kripto baru-baru ini telah menciptakan kebutuhan akan sistem perpajakan yang dapat memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu tentang transaksi mata uang kripto.

Beberapa negara telah mengadopsi sistem Pajak Crypto untuk memenuhi persyaratan pajak di yurisdiksi mereka. Sistem ini mengharuskan pembayar pajak untuk menyatakan kepemilikan mereka atas berbagai cryptocurrency, menghitung keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjualan atau pertukaran mata uang ini dengan mata uang digital lainnya, menentukan apakah mereka terlibat dalam operasi penambangan, dll.

Baca Juga  OJK dan Bappebti Bakal Bahas Aturan Kripto

Transaksi digital telah meningkat seiring dengan meningkatnya popularitas Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Di bagian ini, kami akan memeriksa bagaimana mata uang digital baru ini memengaruhi sistem pajak tradisional kami dan bagaimana mereka dapat berubah di masa depan.

  • Aspek pertama adalah implikasi pajak untuk perdagangan crypto-to-crypto.
  • Aspek kedua adalah bagaimana melaporkan investasi dalam cryptocurrency pada pengembalian pajak penghasilan federal.
  • Aspek ketiga adalah bagaimana teknologi blockchain dapat membantu kami memantau dengan lebih baik siapa yang membayar apa, dalam hal pajak.

Dunia crypto adalah dunia yang suram, dan mungkin sulit untuk memahami implikasi hukum dan pajak dari mata uang digital. Banyak orang menggunakan mata uang digital karena mereka merasa dapat beroperasi di luar kendali pemerintah. Bagaimana hal ini berhubungan dengan pajak?

IRS telah mengeluarkan panduan tentang cara menangani mata uang digital, mereka memberikan kejelasan kepada pembayar pajak tentang bagaimana mereka harus melaporkan transaksi mereka.

Baca Juga  Tips Investasi Aset Kripto untuk Perempuan

Penghasilan dari menambang Bitcoin atau mata uang virtual lainnya dikenakan pajak seperti halnya penghasilan dari jenis properti lainnya. Jika Anda menambang Bitcoin, Anda memiliki penghasilan dari menambang Bitcoin pada tahun Anda menerimanya di “dompet” virtual, saat mungkin tidak ada nilai tukar antara Bitcoin dan dolar sehingga nilainya mungkin sulit ditentukan.

Akan tetapi pemerintah Indonesia belum memperlakukan cryptocurrency sebagai mata uang melainkan aset yang dapat diperdagangkan atau komoditas. Karena mata uang yang sah hanya rupiah sesuai dengan ketetapan UU Bank Indonesia. Namun hal ini tidak boleh diabaikan mengingat sudah maraknya penggunaan crypto currency di Indonesia namun tidak ada ketentuan khusus yang mengatur pajaknya dan alangkah baiknya  aset kripto dikenakan PPh final.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

-10 Points
Upvote Downvote

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Loading…

0