in ,

Yustinus: Pengaturan PPN Bagian dari Konsolidasi Fiskal

PPN Bagian dari Konsolidasi Fiskal
FOTO: IST

Pajak.com, Jakarta – Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan bahwa pengaturan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan bagian tak terpisahkan dari konsolidasi fiskal dan reformasi perpajakan untuk mendukung penerimaan perpajakan yang optimal dan berkesinambungan.

Menurutnya, penyesuaian tarif PPN merupakan cerminan dari prinsip gotong royong, yaitu yang mampu membayar lebih besar dan yang tidak mampu dibantu. Apalagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pun terus mendapat dukungan lewat penyesuaian tersebut.

“Selama ini seluruh lapisan ekonomi masyarakat harus menanggung beban PPN yang sama, semestinya yang mengonsumsi barang atau jasa lebih banyak atau lebih eksklusif harus diatur secara terpisah agar tercipta keadilan dalam pemungutan pajak,” ungkap Yustinus, dikutip dari laman kemenkeu.go.id pada Senin (18/04).

Baca Juga  Jokowi Resmikan Pabrik Pipa Asal Belanda di KIT Batang

Ia menambahkan bahwa dalam melaksanakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah sepenuhnya mempertahankan fasilitas PPN yang saat ini berlaku (existing). Barang/jasa yang semula non-barang kena pajak/non-jasa kena pajak dan menjadi barang kena pajak/jasa kena pajak menurut UU HPP, diberikan fasilitas pembebasan PPN.

“Sehingga, meskipun merupakan barang dan jasa kena pajak, masyarakat berpenghasilan kecil dan menengah tetap tidak akan membayar PPN atas konsumsi barang dan jasa tersebut sebagaimana yang berlaku saat ini,” tambahnya.

Yustinus melanjutkan, momentum penyesuaian tarif PPN merupakan hal yang sudah tepat. Hal itu disebabkan karena selama menghadapi pandemi COVID-19, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menjadi instrumen utama untuk melindungi masyarakat dan memulihkan ekonomi. Defisit anggaran disesuaikan hingga batas tiga persen produk domestik bruto (PDB). APBN selalu menjadi bantalan sehingga ekonomi nasional agar tidak terperosok lebih dalam.

Baca Juga  Penyebab PPN Lebih Bayar atau Kurang Bayar

“Jika ditunda, program-program perlindungan sosial akan turut terimbas. Potensi penerimaan negara juga akan semakin rendah, sementara belanja perlindungan sosial masih menjadi kebutuhan utama di tengah pandemi,” ujarnya.

Sebagai informasi, pajak merupakan instrumen penting untuk menopang perekonomian Indonesia. Sekitar 80 persen penerimaan negara berasal dari pajak. Untuk itu, agar dapat membiayai pembangunan dan menjaga kesehatan APBN dibutuhkan penerimaan negara yang kuat. Fondasi sistem perpajakan pun perlu dilakukan pembenahan yang berkelanjutan.

Sebagai bentuk pembenahan berkelanjutan dari sisi administrasi dan kebijakan, pemerintah menyusun UU HPP yang menjadi bagian penting dari reformasi perpajakan untuk membangun fondasi perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel, dalam jangka menengah dan panjang. Salah satu amanat dalam UU HPP tersebut adalah penyesuaian tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen yang berlaku sejak 1 April 2022.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *