Secara simultan, eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun mengungkapkan, rasio kepatuhan WP meningkat dari 52 persen pada tahun 2012 menjadi 78 persen pada 2020. Sebagai catatan, otoritas hanya mengukur berdasarkan jumlah WP yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
“Kenaikan rasio kepatuhan tertinggi terjadi pada pasca-program tax amnesty, dari 61 persen di tahun 2016 menjadi 73 persen di tahun 2017. Peningkatan (kepatuhan) cukup signifikan juga terjadi setelah program sunset policy yang diikuti oleh 5,6 juta WP dan menyumbang penerimaan Rp 7,46 triliun, 804.814 SPT tahunan yang disampaikan,” kata Sri Mulyani.
Kepada Pajak.com, Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira mengatakan, seharusnya yang menjadi fokus pemaparan bukan dari kuantitas WP, melainkan indikator tingkat kepatuhan kelompok atas. Rasio kepatuhan WP orang kaya pada tahun 2019, misalnya, mencapai 59,3 persen. Sementara dalam struktur penerimaan pajak, kontribusi WP orang kaya hanya 15,35 persen.
“Peningkatan WP terdaftar sejalan dengan penambahan angkatan kerja baru per tahunnya. Kalau jadi karyawan, ya wajib buat NPWP. Jadi itu bukan indikator keberhasilan penerimaan pajak kita. Yang menarik dan harus menjadi perhatian itu WP orang pribadi non-karyawan, orang kaya, yang masih rendah kontribusi pajaknya dan tingkat kepatuhannya,” kata Bhima melalui telepon, pada (28/6).
Alumnus Universitas Bradford Inggris ini mengatakan, tantangan pemerintah dalam mengawasi kepatuhan pajak adalah tidak adanya integrasi data dari setiap WP. Hal serupa tidak terjadi di negara dengan tingkat kepatuhan tinggi.
“Kalau di luar negeri ada yang namanya single identity number (SIN) jadi semua data diri ada dalam satu kartu atau informasi. Dari lahir sudah harus punya SIN untuk memudahkan juga pencatatan pajaknya. Kita, kan, enggak. Ada e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) ada NPWP juga jadi terlalu sulit pengawasan dan integrasi datanya,” kata Bhima.
Comments