Salah satu implementasi upaya itu adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) percepatan MPP oleh sejumlah pimpinan kementerian/lembaga, yaitu:
- Menteri PANRB.
- Menteri Dalam negeri
- Sekretaris Mahkamah Agung.
- Menteri Keuangan.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Menteri Agama.
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Jaksa Agung.
- Kepala Polri.
- Kepala Nadan Narkotika Nasional (BNN).
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
- Kepala Perpustakaan Nasional.
- Direktur Utama BPJS Kesehatan.
- Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.
- Direktur Utama PT Taspen (Persero).
- Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Comments