“Untuk itu, kami mendorong agar Tim Task Force Percepatan Pembangunan MPP dapat bekerja dan berkoordinasi lebih intensif dalam pencapaian target kualitas dan kuantitas itu. Di lain sisi, menteri keuangan perlu memertimbangkan pemberian sumber daya keuangan yang memadai, khususnya dalam bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk mendukung pembangunan MPP, baik fisik maupun digital, dengan memperhatikan prioritas dan kebutuhan daerah yang berbeda-beda,” jelas Ma’ruf.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ad interim Mahfud MD mengungkapkan, penyelenggaraan MPP Indonesia merupakan hasil mencontoh praktik pelayanan publik Georgia dan Azerbaijan. Kedua negara itu terbukti berhasil memberikan pelayanan publik, terbukti beragam penghargaan internasional didapatkan Georgia dan Azerbaijan. Di Indonesia, MPP mulai diadaptasi 2017 dengan empat MPP percontohan, meliputi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Batam, Surabaya, dan Banyuwangi.
“Ada 11 provinsi yang belum memiliki MPP. Sementara di tingkat kabupaten/kota jumlahnya 449. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, MPP terbentuk di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Ada 56 kabupaten/kota yang akan meresmikan MPP pada tahun 2022,” kata Mahfud.
Ia mengatakan, ada beberapa upaya dalam mendorong pembangunan MPP di seluruh daerah, diantaranya penguatan komitmen para pimpinan, penguatan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait budgeting, penguatan pemahaman tentang konsep MPP dan dampaknya terhadap reformasi publik.
Comments