Trump Janji Hapus Pajak Tip Apabila Lolos ke Gedung Putih
Pajak.com, Jakarta – Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji akan menghapus pajak tip jika ia lolos ke Gedung Putih. Usulan ini menjadi bagian dari kampanye politiknya menjelang pemilihan presiden AS 2024, dengan tujuan menarik pemilih di negara bagian seperti Nevada yang memiliki banyak pekerja di industri perhotelan dan restoran seperti pramusaji, staf kebersihan kamar, petugas valet, pramuhotel, hingga resepsionis.
Trump menyatakan bahwa penghapusan pajak atas tip akan meningkatkan pendapatan pekerja di sektor tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Pekerja keras di industri layanan layak mendapatkan setiap sen dari hasil tip mereka tanpa harus dipotong pajak,” ujar Trump dalam pidatonya di Konvensi Nasional Partai Republik, Las Vegas, AS, dikutip Pajak.com, Sabtu (20/07).
Trump mengungkapkan, ide ini terinspirasi dari keluhan seorang pelayan restoran di Nevada yang pernah berbincang dengannya belum lama ini. Si pelayan restoran yang diingatnya sebagai “seorang yang sangat baik” itu mendekatinya dan mereka berbasa-basi tentang situasi tersebut.
Pelayan itu kemudian mengeluhkan kepada Trump bahwa Pemerintah AS selalu memintanya untuk memberikan “tip, tip, dan tip” yang dikonotasikan sebagai pungutan pajak yang terlampau banyak. Presiden ke-45 itu menceritakan bagaimana cara kerjanya, dengan asumsi bahwa tip tersebut dalam bentuk uang tunai, tetapi si pelayan memberitahu bahwa sebagian besar tip tersebut memerlukan uang tunai yang sangat sedikit.
Trump kemudian mengajukan pertanyaan kepada pelayan tersebut tentang idenya untuk tidak memungut pajak atas tip. Trump pun mengklaim bahwa pelayan itu menyambutnya dengan positif dengan mengatakan “Ide yang bagus”.
“Saya memperoleh informasi dari seorang pelayan yang sangat cerdas,” kata Trump mengakhiri ceritanya, seraya menyindir kalau ia mendapat informasi yang lebih berharga daripada para konsultan pajak berbiaya tinggi.
Dalam orasinya, Trump juga memuji keberhasilan kebijakan pemotongan pajak yang dilaksanakan selama masa kepresidenannya yang pertama, dan berkomitmen untuk menerapkan pemangkasan pajak tambahan jika ia kembali ke Gedung Putih, sambil berjanji untuk mengurangi utang yang dimiliki oleh Negeri Paman Sam tersebut. Trump tidak menguraikan secara terperinci bagaimana ia akan mencapai pencapaian tersebut.
Sebagai informasi, tip yang diterima oleh para pekerja di AS dianggap sebagai penghasilan kena pajak dan harus dilaporkan dalam pengembalian pajak tahunan. Ini termasuk tip tunai, tip yang diterima melalui kartu kredit, dan tip yang dibagikan oleh rekan kerja.
Pekerja juga diwajibkan melaporkan tip yang mereka terima kepada pemberi kerja setiap bulannya jika jumlahnya melebihi 20 dollar AS. Pemberi kerja kemudian memasukkan jumlah ini dalam laporan penggajian dan memotong pajak yang sesuai.
Tidak hanya itu, tip juga dikenakan pajak Jaminan Sosial dan Medicare, yang dibayar oleh pemberi kerja dan karyawan. Para pemberi kerja harus memastikan bahwa pajak penghasilan (PPh), pajak Jaminan Sosial, dan pajak Medicare dipotong dari penghasilan karyawan, termasuk tip.
Selain itu, pemberi kerja dapat mengklaim kredit pajak untuk sebagian dari pajak Jaminan Sosial dan Medicare yang mereka bayarkan atas tip yang dilaporkan oleh karyawan mereka. Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa semua penghasilan, termasuk tip, dikenakan pajak secara adil sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
Meski disambut baik oleh para pekerja di bidang pelayanan, janji Trump ini ditentang oleh Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) karena diperkirakan akan mengurangi pendapatan federal secara signifikan. Menurut analisis CRFB, penghapusan pajak atas tip dapat mengurangi pendapatan federal sebesar 150 hingga 250 miliar dollar AS selama sepuluh tahun.
Selain itu, perubahan ini dapat mendorong pekerja dan pemberi kerja untuk mengklasifikasikan penghasilan biasa sebagai tip, yang dapat memperburuk defisit anggaran AS. CRFB juga mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap stabilitas fiskal negara, terutama mengingat tantangan fiskal yang sudah ada. Mereka menilai bahwa kebijakan ini lebih menguntungkan pekerja di restoran kelas atas dan pemilik hotel, sementara banyak pekerja dengan penghasilan rendah yang sudah membayar sedikit atau tidak ada PPh tidak akan mendapatkan manfaat yang signifikan.
Comments