Setoran Pajak BUMN 2020–2023 Capai Rp 1.391 T, Erick Thohir Klaim Tren Meningkat
Pajak.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, BUMN telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui setoran pajak sebesar Rp 1.391,4 triliun selama periode 2020 hingga 2023. Angka ini menunjukkan peran signifikan BUMN dalam mendukung pendapatan negara di tengah berbagai tantangan ekonomi global.
“Selama tahun 2020 sampai 2023 total kontribusi Kementerian BUMN kepada negara yaitu senilai Rp 1.940 triliun, di mana ini kumulatif dari tahun 2020 sampai 2023, di mana pajak sendiri itu Rp 1.391,4 triliun,” kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, dikutip Pajak.com, Selasa (3/9).
Erick memerinci bahwa kontribusi pajak dari BUMN terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, setoran pajak mencapai Rp 247 triliun, kemudian naik menjadi Rp 278 triliun pada tahun 2021. Angka ini terus bertambah hingga mencapai Rp 410 triliun pada tahun 2022 dan Rp 457 triliun pada tahun 2023.
“Kalau kita lihat tentu kontribusi perpajakan bisa terus meningkat, karena tidak lain memang kinerja perusahaan sendiri membaik,” imbuhnya.
Berdasarkan data Kementerian BUMN, lima perusahaan pelat merah penyumbang pajak terbesar di sepanjang tahun 2023 adalah PT Pertamina sebesar Rp 224,53 triliun, PT PLN mencapai Rp 52,39 triliun, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 33,12 triliun, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 26,62 triliun, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencapai Rp 25,98 triliun.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang Rp 354,2 triliun. Erick menjelaskan bahwa terjadi penurunan pada PNBP karena fluktuasi harga sumber daya alam.
“Adapun PNBP ini ada penurunan karena memang fluktuasi harga sumber daya alam yang memang ada koreksi sendiri, apakah itu di kelapa sawit, di batu bara, dan lain-lainnya,” ujar Erick.
Selain setoran pajak dan PNBP, BUMN juga berkontribusi melalui dividen. Total dividen yang disetorkan BUMN selama periode tersebut mencapai Rp 194,4 triliun. Dengan demikian, total kontribusi BUMN kepada negara mencapai Rp 1.940 triliun.
Untuk kontribusi dividen terbesar di tahun 2024 berasal dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan nilai Rp 25,7 triliun, diikuti oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 17,1 triliun, Mining Industry Indonesia (MIND ID) sebesar Rp 11,2 triliun, PT Pertamina (Persero) Tbk mencapai Rp 9,3 triliun, dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 9,2 triliun.
Erick menegaskan bahwa peningkatan kontribusi ini merupakan hasil dari berbagai upaya pengembangan dan efisiensi yang dilakukan oleh BUMN.
“Kami terus mendorong BUMN untuk tidak hanya fokus pada sektor perbankan, tetapi juga memperluas pengembangan di sektor energi dan telekomunikasi,” jelasnya.
Ia mengemukakan, indikator pertumbuhan kinerja BUMN terlihat dari total aset BUMN yang mencapai Rp 10.402 triliun, naik 7,8 persen per tahun dari 2020 yang sebesar Rp 8.312 triliun. Total ekuitas BUMN juga tumbuh 12 persen per tahun, mencapai Rp 3.444 triliun pada 2023 dari Rp 2.475 triliun pada 2020. Pendapatan BUMN pada 2023 mencapai Rp 2.933 triliun, naik dari Rp 1.930 triliun pada 2020, dengan laba bersih melonjak 11,2 persen menjadi Rp 327 triliun dari Rp 13 triliun pada 2020.
“Kita mengembangkan banyak pendapatan baru yang tidak hanya berdasarkan sumber daya alam, banyak inovasi-inovasi yang berhasil. Contohnya, kalau di Himbara itu sekarang basis digital seperti Livin’, Brimo, dan lain-lainnya. Ini sebuah income yang bisa menjadi pertumbuhan baru,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyoroti pagu anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 277 miliar. Erick menyebutkan bahwa angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan peran besar BUMN terhadap perekonomian Indonesia.
“Pagu adjustment Kementerian BUMN 2024 itu Rp 284 miliar, sedangkan yang kita dapatkan di pagu anggaran 2025 ini hanya Rp 277 miliar. Ini tentu tidak sebanding dengan prestasi yang sudah didorong oleh Komisi VI ataupun prestasi yang sudah kita jalankan selama ini,” kata Erick.
Oleh karena itu, ia mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 66 miliar. Dengan tambahan ini, Erick berharap total anggaran untuk mendukung kerja Kementerian BUMN pada 2025 menjadi Rp 344 miliar.
“Tambahan anggaran ini sangat diperlukan untuk meningkatkan pengawasan dan kinerja BUMN ke depannya,” tandasnya.
Comments