Sri Mulyani Mutasi 37 Pimpinan Tinggi Kemenkeu, Ada 8 Pejabat Direktorat Jenderal Pajak!

Sri Mulyani Mutasi 37 Pimpinan Tinggi Kemenkeu, Ada 8 Pejabat Direktorat Jenderal Pajak!

Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mutasi dan melantik 37 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di Aula Djuanda Kemenkeu, Jakarta, (2/9). Dari total itu, ada 8 pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Selain pejabat DJP, beberapa pejabat yang dilantik, yaitu 2 orang di lingkungan Sekretariat Jenderal, 10 orang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), 7 orang di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), 6 orang di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), 2 orang di Inspektorat Jenderal (Itjen), 1 orang di Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan 1 orang di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Sri Mulyani mengingatkan bahwa dinamika perekonomian domestik dan global menuntut Indonesia untuk selalu menjadi negara yang adaptif. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang baik harus selalu menjadi perhatian, mengingat APBN menjadi instrumen penting dalam menjaga perekonomian dan masyarakat. Oleh karena itu, pejabat Kemenkeu harus mampu menjadi pemimpin yang berada di garis depan dalam menavigasi perekonomian dan APBN Indonesia.

“Anda bukan sekadar pejabat tapi harus jadi pemimpin, menjadi role model. Tugas pemimpin di setiap unit menjadi luar biasa kritis dan strategis. Saya minta Anda semua memiliki kompetensi yang dipertajam dan diperbarui, tidak hanya melihat apa yang ada di belakang, tetapi juga bisa melihat apa yang ada hari ini dan ke depan. Terus belajar dan tetap fokus untuk bisa memberikan pelayanan terbaik dan sesuai sumpah jabatan dalam menjalankan jabatan dengan etika publik yang tinggi,” tegas Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, (3/9).

Ia juga menekankan agar para pemimpin Kemenkeu mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama di era digital. Sri Mulyani berharap, para pemimpin di lingkungan Kemenkeu saat ini dapat membimbing dan memotivasi generasi muda yang akan menjadi calon pemimpin pada masa mendatang.

“Anda tidak hanya mengelola fiskal, tetapi juga menjadi pemimpin di masing-masing unit tempat Anda bekerja. Masing-masing unit yang Anda pimpin sekarang mayoritas dari generasi muda. Ada generasi milenial, gen Z, hingga generasi alpha yang akan segera bergabung. Mereka memiliki pengalaman hidup yang sangat berbeda dengan Anda. Sebagai pemimpin, Anda harus bisa merengkuh, meraih generasi muda sebagai pemimpin yang membimbing sekaligus meningkatkan motivasi mereka, tidak jadi toxic dan pejabat yang berwawasan sempit,” ujar Sri Mulyani.

Daftar Mutasi 37 Pimpinan Tinggi Kemenkeu

Berikut 37 pejabat pimpinan tinggi Kemenkeu yang dimutasi dan telah dilantik oleh Sri Mulyani:

1. Max Darmawan: Dilantik sebagai Direktur Data dan Informasi Perpajakan DJP;
2. Anton Budhi Setiawan: Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumatera Utara II;
3. Arif Mahmudin Zuhri: Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi;
4. R. Dasto Ledyanto, S: Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II;
5. Nurbaeti Munawaroh: Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I;
6. Etty Rachmiyanthi: Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II;
7. Darmawan: Kepala Kanwil DJP Bali; dan
8. Eureka Putra: Kepala Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara;
9. Susila Brata: Direktur Teknis Kepabeanan DJBC;
10. Priyono Triatmojo: Direktur Keberatan, Banding, dan Peraturan;
11. Muhamad Purwantoro: Direktur Kepatuhan Internal;
12. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan;
13. Sugeng Apriyanto: Kepala Kanwil DJBC Sumatera Utara;
14. Parjiya: Kepala Kanwil DJBC Riau;
15. Adhang Noegroho Adhi: Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau;
16. Agus Yulianto: Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur;
17. R. Fadjar Donny Tjahjadi: Direktur Teknis Kepabeanan Kanwil DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
18. Zaky Firmansyah: Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam;
19. Arif Wibawa: Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
20. Muhdi: Direktur Pengelolaan Kas Negara;
21. Syaiful: Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;
22. Indra Soeparjanto: Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara;
23. Budiman: Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau;
24. Mohamad Irfan Surya Wardana: Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu;
25. Bayu Andy Prasetya: Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah;
26. Nikodemus Sigit Rahardjo: Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu;
27. Arif Bintarto Yuwono: Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta;
28. Wibawa Pram Sihombing: Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat;
29. R. Ay. Indriasari Sundoro: Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara;
30. Kristijanindyati Puspitasari: Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku;
31. Windraty Ariane Siallagan: Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan;
32. Nur Achmad: Sekretaris Inspektorat Jenderal;
33. Jimmi Lapotulo: Inspektur II;
34. Noor Faisal Achmad: Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro;
35. Ganti Lis Ariyadi: Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum;
36. Abdul Azis Hady: Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak; dan
37. Deny Agung Pribadi: Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik