Pajak.com, Jakarta – Tren digitalisasi yang kian pesat menimbulkan friksi dalam perpajakan, yaitu berupa penggerusan basis pajak atau Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, potensi penerimaan pajak global yang hilang akibat BEPS mencapai Rp 3.360 triliun setiap tahunnya. Lantas, bagaimana komitmen global, termasuk Indonesia dalam menangkal potensi pajak yang hilang itu?
“Penelitian di tahun 2008 menunjukkan bahwa praktik BEPS dilakukan dengan memanfaatkan isu kerahasiaan bank dan isu perbedaan tarif PPh (pajak penghasilan) badan atau race to the bottom di banyak negara atau yurisdiksi. Potensi penerimaan pajak yang hilang akibat BEPS secara global diperkirakan mencapai Rp 3.360 triliun per tahun,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Kemenkeu, pada (13/9).
Sejak saat itu, lanjut eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, kelompok 20 negara ekonomi terbesar dunia (G20) dan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan/ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mulai merumuskan dan menyepakati 15 BEPS Action Plan pada 2015 untuk mengatasi masalah itu.
Adapun 15 rencana aksi BEPS meliputi, isu pemajakan ekonomi digital (rencana aksi 1), netralisasi hybrid mismatch arrangement (rencana aksi 2), penyusunan ketentuan controlled foreign companies/CFC yang efektif (rencana aksi 3), pembatasan pengurangan biaya bunga (rencana aksi 4), melawan harmful tax practice (rencana aksi 5), status BUT secara artifisial (rencana aksi 7), transfer pricing dan pembentukan nilai (rencana aksi 8 sampai 10), pengukuran dan pengawasan BEPS (rencana aksi 11), mandatory disclosure rules (rencana aksi 12), struktur tiga tingkat dokumentasi transfer pricing untuk meningkatkan transparansi (rencana aksi 13), membuat Mutual Agreement Procedure (MAP) menjadi lebih efektif (rencana aksi 14), penyusunan suatu multilateral instrument atau MLI (rencana aksi 15).
“Ini merupakan kerangka kerja sama antarnegara untuk mengurangi berbagai friksi dalam perpajakan global, terutama BEPS,” kata Sri Mulyani.
Indonesia sebagai anggota G20 juga telah menandatangani Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC) pada tahun 2011. Menurut Sri Mulyani, komitmen ini sebagai komitmen politik untuk mengakhiri era kerahasiaan bank, yang kemudian diratifikasi pada tahun 2015 bersama 141 negara lainnya.
Pada tahun yang sama, pihaknya telah menandatangani dan meratifikasi Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) dengan 110 negara. Kemudian pada tahun 2017, Pemerintah telah menerbitkan (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017, yang kemudian menjadi UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
“Pada tahun 2017 sampai dengan 2019, yang membuka jalan terjadinya pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau AEoI dan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah pun telah meratifikasi naskah MLI. Kesepakatan ini mengamandemen beberapa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bilateral Indonesia dengan lebih dari 40 negara secara serentak. Indonesia diwakili oleh Sri Mulyani menandatangani konsensus itu pada 7 Juni 2017 di Paris.
MLI disusun dengan tujuan untuk memodifikasi ketentuan dalam P3B secara serentak, sinkron, dan efisien. MLI dapat memodifikasi banyak P3B dengan negara atau yurisdiksi mitra dalam waktu yang bersamaan. Misalnya, secara bersamaan MLI dapat mengamandemen P3B Indonesia dan Australia, P3B Indonesia dan Jepang, serta P3B Australia dan Jepang.
Selain itu, banyak negara dunia juga mulai khawatir terkait pembagian hak pemajakan yang tidak adil atas perusahaan berbasis digital. Ini terutama dialami negara ekonomi besar, seperti Indonesia yang hanya menjadi tujuan market bukan lokasi kantor pusat dari perusahaan-perusahaan digital itu.
“Indonesia dan 138 negara anggota BEPS Inclusive Frameworks masih dalam proses mencapai kesepakatan terkait pembagian hak pemajakan atas laba usaha dari kegiatan ekonomi digital. Ini harus mencerminkan asas keadilan dan harmonisasi tarif pajak melalui konsep global minimum tax (GMT),” ungkap Sri Mulyani.
