Pengertian dan Syarat Pengajuan NPPKP

Sejatinya, NPPKP adalah nomor identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, melalui surat pengukuhan PKP. NPPKP ini lebih menitikberatkan pada identitas Wajib Pajak perorangan atau badan yang terikat pada kewajiban perpajakan untuk PKP.
Jika pengusaha sudah mendapat NPPKP, maka PKP itu dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan terikat dengan kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Secara rinci, NPPKP punya beberapa fungsi.
Pertama, sebagai identitas PKP yang bersangkutan, selain tentunya NPWP. Kedua, sebagai penanda bagi PKP untuk melaksanakan hak dan kewajiban terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Ketiga, sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Keempat, bukti legalitas dan kredibilitas agar dapat mengikuti kegiatan transaksi yang berhubungan dengan pemerintah.
Adapun NPPKP ini tertera dalam surat pengukuhan PKP bersama dengan identitas wajib pajak lainnya, seperti nama lengkap, NPWP, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), status usaha, serta kewajiban pajak. Nah, jika pengusaha telah mendapatkan NPPKP disertai surat pengukuhan PKP, maka pengusaha tersebut terikat kewajiban-kewajiban secara spesifik sebagai PKP, yaitu:

1. Memungut pajak terutang;
2. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM terutang; dan
3. Melaporkan pemungutan, penyetoran, dan penghitungan pajaknya paling lambat akhir bulan berikutnya.
Adapun syarat untuk mendapatkan NPPKP baik pribadi maupun badan, harus memenuhi kriteria PKP, yang utama adalah memiliki omzet atau peredaran bruto usaha dalam satu tahun di atas Rp 4,8 miliar.
Sementara, bagi pengusaha yang belum memiliki omzet di atas Rp 4,8 miliar tetapi ingin dikukuhkan sebagai PKP, harus mengajukan permohonan pengukuhan PKP untuk mendapatkan surat pengukuhan dan NPPKP.

Yang perlu diingat, ada berbagai jenis dokumen yang dibutuhkan saat pengajuan untuk mendapatkan surat dan nomor pengukuhan PKP (NPPKP) dari aneka macam Wajib Pajak. Berikut lengkapnya:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing (WNA) yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
2. Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
3. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) sekurang-kurangnya dari lurah atau kepala desa.

1. Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
2. Fotokopi NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat Pemda—sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa.
3. Dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
4. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat Pemda sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa.

1. Fotokopi perjanjian kerja sama/akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi,yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
2. Fotokopi NPWP masing-masing anggota bentuk KSO yang diwajibkan untuk memiliki NPWP.
3. Fotokopi NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan KSO, atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah WNA dan tidak memiliki NPWP.
4. Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
5. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat Pemda sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri maupun badan asing.

1. Dokumen yang menunjukkan kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis antara penyedia jasa kantor virtual dan pengusaha; dan
2. Dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin, keterangan usaha, atau keterangan kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Permohonan pengukuhan PKP dapat diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir dan dilampiri persyaratan, disampaikan:
1. Secara langsung;
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
4. Ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak bersangkutan.