Menkeu: Sistem Pajak Internasional Harus Tampung Suara Negara Berkembang
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa sistem pajak internasional harus menampung suara dari negara-negara berkembang.
“Pekerjaan untuk membangun sistem pajak yang efektif di negara-negara berkembang tidak pernah menjadi lebih penting daripada hari ini dan harus tetap menjadi fokus pada G20,” ungkapnya saat menyampaikan sambutan pada forum G20 bertajuk Tax Symposium di Bali, dikutip Pajak.com pada Jumat (15/07).
Ia menambahkan, kondisi dunia sekarang menjadi lebih kompleks dari sebelumnya. Dunia menjadi lebih hyperconnected dan berubah sangat cepat, melibatkan model bisnis, serta perubahan kebiasaan konsumen. Sehingga, arsitektur pajak internasional harus dimodifikasi agar bisa menanggapi perkembangan baru dan perubahan tersebut serta membutuhkan kesepakatan global untuk dapat bekerja sepenuhnya.
“Ini termasuk tindakan bersama dalam menjaga keadilan dan keadilan dari sistem itu sendiri. Tanpa konsensus solusi di tingkat global terdapat risiko dispute perpajakan dan perdagangan, mengurangi kepastian perpajakan dan investasi,” tambahnya.
Disamping itu, negara-negara anggota G20 dan G20-OECD BEPS Inclusive Framework telah berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi negara berkembang untuk merancang dan mengimplementasikan standar perpajakan internasional.
Adanya struktur perekonomian, finansial, teknikal yang berbeda serta pembatasan data, membuat negara-negara berkembang menghadapi tantangan yang lebih berat dalam mengimplementasikan standar perpajakan internasional dibandingkan dengan negara-negara maju. Bahkan, diperkirakan negara-negara berkembang mengalami pengurangan revenue yang lebih besar dalam cross border tax evation.
Comments