Sri Mulyani: FMCBG di Brasil Dorong Implementasi 2 Pilar Perpajakan Internasional
Pajak.com, Brasil – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) di bawah Presidensi G20 Brasil, pada 28 – 29 Februari 2024. Ia mengungkapkan, FMCBG mendorong implementasikan dua pilar perpajakan internasional (Two-Pillar Solution), utamanya untuk penandatanganan Konvensi Multilateral Pilar 1 pada akhir Juni tahun 2024.
“Para menteri keuangan dan gubernur berpandangan pentingnya melanjutkan upaya membuat bank-bank pembangunan multilateral atau Multilateral Development Banks (MDBs) lebih baik, besar, dan efektif dengan merujuk pada capaian saat Presidensi Italia, Indonesia, dan India. Selain itu, dorongan untuk segera mengimplementasikan 2 pilar perpajakan internasional terus digaungkan,” ungkap Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, (3/3).
Ia menuturkan, Presidensi G20 Brasil mengangkat tema Building a just world and a Sustainable Planet dengan tiga agenda utama, yaitu inklusi sosial dan pengentasan kelaparan, transisi energi dan pembangunan berkelanjutan, dan reformasi tata kelola global.
“Pertemuan pertama FMCBG mendiskusikan agenda-agenda global terkini, seperti berbagai kebijakan ekonomi untuk mengatasi kesenjangan, perspektif global terhadap pertumbuhan, inflasi dan stabilitas keuangan, perpajakan internasional, sektor keuangan di abad 21, serta utang global, dan keuangan berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani.
Pada pertemuan ini para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 belum berhasil menyepakati semua isu yang tertuang dalam draft communique yang telah melalui tahapan negosiasi oleh para deputi menteri keuangan. Untuk itu, Presidensi Brasil mengeluarkan dokumen FMCBG berupa Chair’s Summary.
“Para menteri dan gubernur sepakat bahwa pemulihan ekonomi lebih baik dari perkiraan, namun demikian prospek pertumbuhan jangka menengah masih terlihat lemah. Situasi yang penuh tantangan ini memperburuk tekanan sosio-ekonomi dan lingkungan hidup yang telah ada, dan memberikan dampak negatif terhadap penduduk miskin dan rentan, yang sebagian besar tinggal di negara-negara berkembang. Selain itu, para menteri keuangan dan gubernur juga menyadari risiko geopolitik akibat perang dan konflik terhadap perkembangan ekonomi dunia,” ungkap Sri Mulyani.
Tren dan guncangan global, seperti pandemi, perubahan iklim, teknologi digital, fragmentasi, dan proteksionisme perdagangan memperparah kesenjangan dan berdampak negatif bagi negara berpendapatan rendah, terutama bagi keluarga miskin, perempuan, dan daerah tertinggal perlu dimitigasi bersama.
“Lebih lanjut, para menteri dan gubernur menganggap perlu untuk terus memperkuat upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi, serta meningkatkan mobilisasi pendanaan untuk mendukung investasi infrastruktur dan transisi yang adil,” pungkas Sri Mulyani.
Comments