Daftar Isi
Poin Penting Kesepakatan Perpajakan Internasional di G20 Brasil
Pajak.com, Rio de Janeiro – Para Menteri Keuangan dari negara-negara G20 telah mencapai kesepakatan penting mengenai kerja sama perpajakan internasional dalam pertemuan yang berlangsung pada 25 dan 26 Juli 2024 di Rio de Janeiro, Brasil. Deklarasi ini menyoroti beberapa poin utama yang bertujuan untuk memperkuat sistem perpajakan global. Apa saja poin penting kesepakatan perpajakan internasional di G20 Brasil? Berikut rinciannya.
Visi Menteri Keuangan G20
Dalam deklarasi tersebut, para Menteri Keuangan G20 mengungkapkan sejumlah visi bersama sebagai penegasan komitmen untuk memperkuat transparansi perpajakan.
1. Pajak Progresif
Dalam deklarasi tersebut, para Menteri Keuangan G20 menegaskan bahwa perpajakan progresif adalah salah satu alat utama untuk mengurangi kesenjangan dalam negeri dan memperkuat keberlanjutan fiskal.
“Perpajakan progresif adalah salah satu alat utama untuk mengurangi kesenjangan dalam negeri, memperkuat keberlanjutan fiskal, memfasilitasi konsolidasi anggaran, mendorong pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif (SSBIG), serta memfasilitasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” demikian bunyi pernyataan dalam salinan deklarasi yang dirilis G20, dikutip Pajak.com, Sabtu (02/08).
Kerja sama perpajakan internasional juga dianggap sangat penting untuk mendorong praktik terbaik dan meningkatkan kemampuan administrasi perpajakan dalam negeri, mendukung reformasi pajak nasional, memperkuat transparansi pajak, dan memperkuat upaya nasional untuk menerapkan pajak progresif secara efektif.
“Termasuk, distribusi pendapatan dan kekayaan dalam negeri, seraya mempertimbangkan keadaan, kebutuhan, dan prioritas dalam negeri serta menghormati hak kedaulatan negara untuk mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah yang mereka anggap layak. Basis pajak yang luas dan penegakan yang efektif adalah dasar dari sistem pajak progresif,” lanjut deklarasi tersebut.
2. Pajak sebagai Hak Kedaulatan Negara
Para Menteri Keuangan G20 juga menegaskan bahwa perpajakan tetap menjadi hak konstitutif kedaulatan negara. Hal ini dapat memberdayakan yurisdiksi untuk melaksanakan hak pajak mereka dengan lebih efektif.
“Perpajakan tetap menjadi hak konstitutif kedaulatan negara. Kerja sama perpajakan internasional yang efektif, inklusif, dan berorientasi pada konsensus dapat menjamin kepastian pajak serta menghindari duplikasi upaya yang tidak perlu, sekaligus menghormati kedaulatan ekonomi masing-masing negara serta prioritas yang ditetapkan secara nasional,” kata mereka.
3. Kerangka Inklusif OECD/G20 tentang BEPS
Selain itu, Kerangka Kerja Inklusif OECD/G20 mengenai Erosi Dasar dan Peralihan Keuntungan (BEPS) telah menunjukkan potensi kerja sama perpajakan internasional selama dekade terakhir. Para Menteri Keuangan G20 tetap berkomitmen untuk menyelesaikan dan segera menerapkan Solusi Dua Pilar sesuai dengan pernyataan Kerangka Inklusif pada Oktober 2021.
“Penerapan Pilar Dua akan menstabilkan lanskap pajak global, mengurangi pengalihan keuntungan, dan mengekang persaingan pajak yang berbahaya,” tambah deklarasi tersebut.
Para Mengeri Keuangan juga meminta para anggota G20 untuk segera menyelesaikan negosiasi paket akhir pada Pilar Satu, agar Konvensi Multilateral (MLC) dapat segera selesai dan dilakukan penandatanganan secepat mungkin.
4. Pertukaran Informasi Otomatis (AEoI)
Para Menteri Keuangan G20 juga menyoroti pentingnya implementasi AEoI pada instutusi keuangan.
“Implementasi AEOI pada akun keuangan merupakan pencapaian penting. Hal ini membuat kerahasiaan keuangan, penghindaran pajak lepas pantai, dan penggelapan pajak lebih sulit serta mendukung penegakan pajak di lebih dari 100 yurisdiksi,” kata mereka.
5. Negosiasi Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Kerja Sama Pajak Internasional (UNFCITC)
Para Menteri Keuangan G20 mencatat pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengembangkan Kerangka Acuan untuk (United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation/UNFCITC). Ini merupakan instrumen hukum yang diusulkan untuk meningkatkan koordinasi kebijakan pajak internasional. Inisiatif ini terutama didukung oleh negara-negara berkembang dan bertujuan untuk membuat kerja sama pajak internasional lebih inklusif dan efektif.
Para Menteri Keuangan G20 menekankan bahwa negosiasi UNFCITC merupakan kesempatan lebih lanjut untuk mempromosikan kerja sama pajak internasional yang inklusif dan efektif. Dengan memerhatikan aturan dan prosedur PBB dalam mendefinisikan ruang lingkup UNFCITC, mereka akan berusaha menghindari duplikasi usaha yang tidak perlu dengan membangun pencapaian dan proses yang ada serta pekerjaan yang sedang berlangsung dari organisasi internasional lainnya.
“Kami mengharapkan UNFCITC untuk fokus pada inisiatif kerja sama pajak internasional yang dapat diimplementasikan secara efektif dan mendukung sistem pajak internasional yang stabil dan dapat diprediksi, dengan mempertimbangkan kontribusi berharga dari akademisi, sektor bisnis, dan organisasi masyarakat sipil,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
6. Kewajiban Pajak untuk Miliarder
Menteri Keuangan G20 juga menyoroti bahwa sangat penting bagi semua wajib pajak, termasuk individu dengan kekayaan sangat tinggi, untuk membayar pajak secara adil. Mereka menegaskan bahwa penghindaran pajak yang agresif atau penggelapan pajak oleh individu dengan kekayaan sangat tinggi dapat merusak keadilan sistem pajak dan mengurangi efektivitas pajak progresif.
“Tidak ada yang boleh menghindari pajak, termasuk dengan mengakali standar transparansi. Oleh karena itu, upaya yang lebih besar harus dilakukan untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap kewajiban pajak domestik. Setiap yurisdiksi juga harus bekerja secara mandiri atau, jika perlu, melalui inisiatif peningkatan kapasitas untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pendapatan dari pajak,” tegas Menteri Keuangan G20 dalam deklarasi itu.
Tantangan Berkelanjutan
Para Menteri Keuangan dari negara-negara G20 juga menyoroti sejumlah isu utama yang perlu diatasi untuk mencapai sistem perpajakan yang lebih adil dan efektif. Berikut rinciannya.
1. Ketidaksetaraan Kekayaan dan Pendapatan
Mereka menyatakan bahwa ketidaksetaraan kekayaan dan pendapatan terus menjadi masalah yang merusak pertumbuhan ekonomi dan kohesi sosial serta memperburuk kerentanan sosial. Bahkan, beberapa negara mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakan pajak progresif yang efektif untuk mengatasi masalah ini.
Menteri Keuangan G20 juga menyebut bahwa mobilitas internasional individu dengan kekayaan sangat tinggi menciptakan tantangan tambahan dalam memastikan tingkat pajak yang memadai untuk kelompok ini, yang pada akhirnya mempengaruhi progresivitas pajak.
“Mempromosikan kebijakan pajak yang efektif, adil, dan progresif tetap menjadi tantangan signifikan yang dapat diatasi melalui kerja sama pajak internasional dan reformasi domestik yang terarah,” kata para menteri dalam deklarasi itu.
2. Penghindaran dan Penggelapan Pajak
Mereka juga mengemukakan bahwa struktur yang kompleks dan perencanaan pajak untuk menyembunyikan penghindaran dan penggelapan pajak tetap menjadi tantangan besar. Menurut para Menteri Keuangan G20, implementasi luas dari AEoI pada akun keuangan telah secara signifikan meningkatkan transparansi pajak.
Namun, pertukaran informasi yang relevan mengenai aset kripto dan real estat untuk tujuan pajak, termasuk informasi kepemilikan manfaat, masih memerlukan kerja sama pajak internasional yang lebih baik.
“Kami menantikan pekerjaan OECD yang sedang berlangsung untuk meningkatkan transparansi pajak, termasuk terkait aset kripto dan real estat,” ungkap mereka.
3. Tantangan Perubahan Iklim
Seiring dengan semakin cepatnya tantangan terkait perubahan iklim di seluruh dunia, biaya finansial untuk membangun ketahanan iklim di setiap negara semakin meningkat. Para Menteri Keuangan G20 menegaskan kembali pentingnya campuran kebijakan yang terdiri dari mekanisme fiskal, pasar, dan regulasi, termasuk penggunaan harga karbon dan mekanisme serta insentif nonharga menuju netralitas karbon dan nol emisi.
“Kebutuhan untuk memobilisasi sumber daya tambahan, baik swasta maupun publik, domestik dan internasional, untuk membantu mengatasi hambatan dalam pelaksanaan agenda 2030 dan AAAA diakui secara luas,” lanjut deklarasi tersebut.
Oleh karena itu, para Menteri Keuangan G20 juga ingin mendorong inisiatif peningkatan kapasitas di yurisdiksi dengan kapasitas rendah sangat penting, untuk memastikan bahwa semua negara dapat berpartisipasi secara efektif dalam kesepakatan ini.
Komitmen Para Menteri Keuangan G20
Di akhir deklarasi, para Menteri Keuangan G20 menyatakan komitmennya yang bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efektif. Ini penjelasannya.
1. Reformasi Pajak Domestik
Para Menteri Keuangan G20 mengapresiasi reformasi pajak domestik yang dilakukan oleh beberapa negara anggota untuk mengatasi ketidaksetaraan dan mempromosikan sistem pajak yang lebih adil dan progresif.
“Kami berjanji untuk memperkuat upaya reformasi domestik kami melalui dukungan sesama dan pertukaran praktik terbaik,” demikian bunyi deklarasi tersebut.
2. Implementasi Pilar Dua
Kemajuan signifikan terus dilakukan menuju implementasi Pilar Dua, dan para menteri berkomitmen untuk mendukung pekerjaan yang sedang berlangsung untuk memastikan koordinasi di antara negara-negara yang menerapkan Aturan Anti-Penggerusan Basis Global sebagai pendekatan bersama.
“Kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan semua komponen kesepakatan Pilar Satu dengan cepat, dengan tujuan menandatangani MLC secepat mungkin,” imbuh deklarasi itu.
3. Kerangka Pelaporan Aset Kripto (CARF)
Para Menteri Keuangan G20 menyerukan implementasi cepat dari Kerangka Pelaporan Aset Kripto (Crypto-Asset Reporting Framework/CARF) dan amandemen CRS oleh yurisdiksi terkait. Mereka juga mengingat permintaan sebelumnya kepada Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi Pajak untuk tujuan pajak terkait implementasi yang luas.
“Kami mencatat pembaruan yang diberikan oleh Forum Global tentang CARF dan menantikan laporan-laporan mendatang,” kata mereka.
4. Pajak untuk Miliarder
Dengan menghormati sepenuhnya kedaulatan pajak, para Menteri Keuangan G20 berkomitmen untuk bekerja sama memastikan bahwa miliarder akan dikenakan pajak secara efektif. Menurut mereka, kerja sama dapat melibatkan pertukaran praktik terbaik, mendorong debat seputar prinsip-prinsip pajak, dan merancang mekanisme anti-penghindaran, termasuk menangani praktik pajak yang berpotensi merugikan.
“Kami menantikan untuk terus membahas masalah-masalah ini di G20 dan forum terkait lainnya, dengan mengandalkan masukan teknis dari organisasi internasional terkait, akademisi, dan pakar. Kami mendorong Kerangka Inklusif tentang BEPS untuk mempertimbangkan bekerja pada masalah-masalah ini dalam konteks kebijakan pajak progresif yang efektif,” ujar mereka.
5. Dukungan untuk Negara Berkembang
Para Menteri Keuangan G20 juga menekankan pentingnya mendukung sistem pajak internasional yang stabil dan dapat diprediksi serta mempromosikan kerja sama pajak internasional yang inklusif dan efektif.
“Kami mengakui bahwa memperkuat bantuan teknis sangat penting untuk meningkatkan DRM dalam mendukung SDGs, yang memungkinkan peningkatan stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kemiskinan dan ketergantungan pada bantuan,” tutup Menteri Keuangan G20 dalam deklarasi tersebut.
Comments