Kemenkop UKM saat ini telah mengembangkan Lamikro alias Laporan Akutansi Usaha Mikro, yakni sebuah aplikasi laporan keuangan sederhana untuk usaha mikro. Melalui Lamikro, pelaku usaha dapat menghitung arus kas, belanja, pendapatan, dan laba secara mudah karena dapat diakses melalui ponsel berbasis Android atau www.lamikro.com secara gratis.
“Aplikasi lamikro sudah memenuhi standar akutansi entitas mikro kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sehingga pembukuan pelaku usaha dapat diakui oleh bank,” kata Teten.
Kepada Pajak.com, Kepala Subdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat P2Humas DJP Inge Diana Rismawanti membenarkan bahwa kontribusi PPh UMKM masih rendah dibandingkan dengan jumlah UMKM yang terus meningkat.
Berangkat dari data itu, DJP pun mulai merintis program Business Development Services (BDS) sejak tahun 2018. Program ini merupakan salah satu strategi pembinaan WP UMKM demi mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan, mulai dari pembinaan tahap produksi, pengemasan, pemasaran, pembukuan, membantu mempertemukan UMKM dan perbankan untuk urusan permodalan, dan sebagainya.
DJP berharap, jika bisnis mereka sudah maju, maka akan tercipta peningkatan kesadaran (awareness), keterikatan (engagement), dan kepatuhan (compliance) terhadap pajak.
“Dengan BDS diharapkan UMKM semakin berkembang usahanya dan pada akhirnya semakin paham akan hak dan kewajiban perpajakannya,” tambah Inge melalui pesan singkat, pada (17/9).
Inge mengatakan, saat ini DJP telah menjalin kolaborasi bersama kementerian/ lembaga (K/L) lain untuk mendukung program BDS secara terintegrasi. Dengan demikian, diharapkan UMKM dapat semakin maju dan menjadi pembayar pajak yang patuh.
Comments